Jelang Harkitnas, KNPI Keluarkan Resolusi Pemuda Indonesia

Jakarta - Melihat situasi bangsa Indonesia yang saat ini sangat memprihatinkan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengeluarkan Resolusi Pemuda Indonesia. Resolusi yang berisikan tujuh poin sumbangan pemuda untuk memperbaiki bangsa Indonesia ini guna menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari Jumat (20/5/2011) besok.

"Kita merasa perlu menyampaikan sebuah 'Resolusi Pemuda Indonesia' sebagai bentuk kepedulian melihat situasi negara bangsa kita yang sangat memprihatinkan saat ini. Resolusi ini juga sebagai upaya pemuda Indonesia memberikan sumbangsihnya untuk perbaikan bangsa kita," kata Ketua Umum DPP KNPI, Ahmad Doli Kurnia dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Kamis (19/5/2011).

Kondisi yang sangat memprihatinkan lagi, lanjut Doli, bahwa era reformasi yang telah diagung-agungkan selama ini dengan mengedepankan demokrasi ternyata dinilai tidak menciptakan situasi yang lebih baik dibanding masa sebelumnya. "Oleh karena itu sudah saatnya seluruh komponen bangsa untuk serius, fokus, dan konsisten melakukan 'reformasi yang sesungguhnya'," tegasnya.

Adapun Resolusi Pemuda Indonesia yang dimaksudkan Doli sebagai langkah strategis menuju Indonesia Bangkit. Tujuh poin resolusi itu, pertama, amandemen UUD secara komprehensif yang diorientasikan pada penegasan pilihan sistem ketatanegaraan dan menjadi sumber hukum bagi pranata sistem politik, hukum, ekonomi, sosial budaya. Kedua, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pembentuk watak, etika, moral, dan budaya setiap individu manusia dalam upaya membangun karakter, jatidiri, dan kedaulatan bangsa.

Ketiga, mengembalikan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dengan menegakkan kewibawaan hukum melalui reformasi aparat penegak hukum dan meningkatkan kesadaraan serta budaya menghormati hukum pada masyarakat. Keempat, merekonstruksi pembangunan sistem ekonomi yang diorientasikan pada pengembangan ekonomi berbasis agraris dan maritim serta berkarakter gotong royong dan kekeluargaan.

Kelima, meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui partai politik yg benar-benar merupakan representasi konfigurasi dan aspirasi masyarakat, yang dikelola secara sehat dan modern sehingga dapat menghasilkan lembaga perwakilan yang kredibel dan bertanggung jawab.

"Keenam, reformasi birokrasi yang dimulai dari perbaikan mental dan peningkatan profesionalitas pelayanan publik aparat birokrasi. Dan ketujuh, mengutamakan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat di atas segalanya didalam keikut-sertaan dan menjadi bagian dari masyarakat dunia," ujarnya.

(zal/anw)