"Menurut saya BK maunya apa. Menghukum orang, perbaiki sistem, atau apa," kata Ketua DPP Bidang Hukum PD Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Kamis (19/5/2011).
Benny yang juga menjabat sebagai ketua tim pencari fakta PD tersebut menyarankan BK sebaiknya memulai pemeriksaan dari pimpinan Badan Anggaran (Banggar). BK jangan seenaknya saja memanggil anggota DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya formulasikan dulu BK itu maunya apa. BK kan ada hukum acaranya," lanjutnya.
BK DPR akan segera meminta keterangan Nazaruddin soal skandal suap Sekretaris Kemenpora yang diduga melibatkan dirinya. BK akan melakukan rapat internal untuk menyikapi kasus yang melibatkan anggota Komisi III itu.
(gah/asy)











































