FPDIP: Harga Mati, Intelijen Tidak Boleh Menangkap!

Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPR menolak keras kewenangan penangkapan dilakukan oleh aparat intelijen, sebagiamana draf RUU Intelijen yang diajukan pemerintah. Fraksi oposisi itu menegaskan, ketiadaan kewenangan penangkapan oleh intelijen adalah harga mati.

"Bagi kami itu harga mati. Ibu Ketua Umum (Megawati-red) sudah memberi arahan khusus agar fraksi ketat soal penangkapan, agar jangan sampai lolos," kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari FPDIP, TB Hasanuddin.

Hal itu dikatakan Hasanuddin saat FPDIP menerima audiensi Koalisi Advokasi untuk RUU Intelijen di ruang FPDIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2011). Koalisi terdiri dari 20 LSM dan akademisi.

Hasanuddin mengatakan, sebelumnya ada usulan baru agar penangkapan menjadi 'hanya' 3 dari 7 hari, namun pihaknya tetap menolak. Alasannya, kewenangan penangkapan bukan oleh penegak hukum bisa melanggar HAM.

"Ditangkap 3 hari saja itu sengsara lho, apalagi kalau tidak dikasih makan dan minum," katanya.

Mengenai kewenangan penyadapan, Hasanuddin mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan itu asalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Misalnya, lewat penetapan pengadilan.

"Atau jika nanti RUU Penyadapan sudah ada, ya harus sesuai itu," kata mantan Sesmil era Megawati ini.

Wahyudi Djafar dari Elsam mengatakan, kewenangan penyadapan tanpa regulasi khusus berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan. Wahyudi mencontohkan, bagaimana Presiden AS Richard Nixxon pernah menyadap lawan-lawan politiknya kala itu.

"Ini bisa disalahgunakan otoritas yang sedang berkuasa untuk melawan lawan-lawan politiknya," ujarnya.

Wahyudi menambahkan, RUU Intelijen juga seharusnya mengatur mekanisme komplain warga negara yang merasa dirugikan oleh aktivitas intelijen. Tidak adanya mekanisme serupa dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, diharapkan tidak terjadi di UU Intelijen nantinya.

(lrn/anw)