.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan aksi tawuran yang terjadi hampir setiap minggu itu. Pemprov juga membentuk tim khusus untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dalam aksi tawuran itu.
"Saya sudah langsung ke lokasi 2 minggu lalu dan sudah bentuk tim. Bukan orang DKI, bukan orang Polda tapi ada unsur-unsur dari Kodam," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Foke mengungkapkan, tim ini nantinya akan meneliti secara komprehensif faktor penyebabnya tawuran. "Jelas barang kali ada kepadatan penduduk, ada kemiskinan, ada pengangguran, tapi semua itu kita ingin tahu secara komprehensif," jelasnya.
Tim ini, kata dia sedang bekerja meneliti secara rinci dan mendalam akar permasalahan tawuran di Johar Baru itu. "Kemudian nanti tim akan laporkan kepada kami," katanya.
Pemprov DKI sendiri telah membuat aturan bagi setiap warga yang terlibat tawuran akan dikenakan pidana. Bagi siapa yang terlibat, akan dikurung 1,5 bulan penjara.
"Ada yang namanya fakta pertama penyebab atau orang yang kita temukan dengan bukti-bukti yang cukup dan kita tuntut. Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, itu 'istirahat' dia. Satu bulan 6 minggu dia 'istirahat'," jelasnya.
Namun, aturan tegas itu tidak membut jera. Pemprov DKI pun kemudian memasang kamera CCTV (Circuit Closed Television) di 3 titik lokasi yang sering terjadi tawuran.
"CCTV ini akan memonitor," imbuh Foke.
Ia mengungkapkan, efektifitas pemasangan kamera pengintai tidak bisa dilihat secara instan. Namun hasil pengawasan CCTV itu akan terus dipantau aparat kepolisian.
"Saya yakin kalau kita meningkatkan pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi, mudah-mudahan suasana Johar Baru akan lebih mudah kita kendalikan," tutupnya.
(mei/feb)
