PD Patut Dicontoh Bila Berani Beri Sanksi pada Nazaruddin

Jakarta - Partai Demokrat (PD) masih belum memberi ketegasan putusan atas nasib bendaharanya, M Nazaruddin. Sikap PD terlihat plin plan. Ada kader yang menyebut sanksi segera diputuskan, ada juga yang menyatakan belum ada sanksi. Padahal kalau PD berani mengambil tindakan atas Nazaruddin layak diacungi jempol.

"Langkah itu sebagai sesuatu yang baru dalam membangun integritas politik. Itu tradisi yang harus diterapkan partai lainnya," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Adnan Topan, Rabu (18/5/2011).

Selama ini, lanjut Adnan, berbicara pemberantasan korupsi harus dimulai dari ranah politik. Jadi bila secara politik sudah ada niatan untuk berperang melawan pemberantasan korupsi semuanya akan lebih mudah.

"Jadi bila benar ada sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan PD, itu sebuah langkah maju. Ini baru pertama kali terjadi di mana pemeriksaan internal menghasilkan keputusan demikian. Ini harus dilembagakan," urainya.

Dia berharap, apa yang disampaikan Ketua DPP PD Kastorius Sinaga yang menjelaskan 2 opsi untuk Nazaruddin, yakni pemecatan atau pengunduran diri, bukan hanya politik panggung depan saja.

"Jadi panggung depan dan panggung belakang sama. Sikap politik benar-benar menjadi keputusan politik," dorong Adnan.

Ketua DPP PD Kastorius Sinaga dalam pernyataannya yang diterima detikcom, Selasa (17/5/2011), mengatakan, dua opsi telah disiapkan oleh Dewan Kehormatan (DK) PD atas arahan Ketua Dewan Pembina untuk Nazaruddin, yaitu opsi pemecatan dan opsi pengunduran diri. Tak ada opsi lain yang disiapkan kecuali salah satu dari kedua ini. Uniknya, jubir PD Ruhut Sitompul membantah apa yang disampaikan Kastorius ini.

Nazaruddin disebut-sebut terkait dugaan suap Wisma Atlet di Kemenpora. Mantan pengacara salah satu tersangka, Mindo Rosalina Manulang, yakni Kamarudin Simanjuntak, menyebut Nazaruddin adalah atasan Rosa dan terkait dalam kasus itu. Namun baik Rosa dan Nazaruddin membantah ada hubungan dan terkait kasus itu.

(ndr/nrl)