"Itu menandakan perencanaannya amburadul. Itu juga menunjukkan tekanan rakyat efektif. Jadi ini momentum. Kalau dulu pengadaan laptop bisa ditolak karena rakyat tidak setuju, kenapa ini tidak," kata pria yang akrab disapa Ara ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/5/2011).
Meski libur cuti bersama, Ara tetap masuk bekerja lantaran ingin menerima kunjungan dari Universitas Paramadina dan PMI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jadinya saya secara pribadi memilih untuk menolak pembangunan gedung. Kalau pun ada fraksi yang berbeda pandangan, mungkin kami berbeda dalam merekam keinginan publik," papar dia.
Untuk itu, menurut dia, perlu diadakan survei mengenai gedung baru yang menuai kontroversi ini.
"Ada satu terobosan menurut saya, kan banyak lembaga survei jadi sebaiknya kebijakan publik dalam pembangunan gedung disurvei oleh lembaga survei. Jadi kita bisa tahu benar-benar apakah masyarakat menyetujui atau tidak pembangunan gedung DPR," kata Ara.
Hasil evaluasi Kementerian PU terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR juga menyebutkan nilai proyek yang lebih kecil dari anggaran awal sebesar Rp 1,1 triliun yaitu, sebesar Rp 777 miliar dan gedung yang dibangun hanya 26 lantai.
(aan/mad)










































