Temuan KP: Guru Melawan UAN dengan Beri Kunci Jawaban

Jakarta - Meski tak bisa menolak Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan standar kelulusan 4,01, namun para guru diam-diam melakukan perlawanan keras. Bagaimana bentuk perlawanan guru itu?Para "pahlawan tanpa tanda jasa" itu melawan penyelenggaraan UAN dengan cara kerjasama antar guru untuk memudahkan atau memberi peluang siswa mencontek.Padahal Depdiknas menetapkan penjaga testing dilakukan oleh guru sekolah lain dengan sistem silang. Tujuannya, agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan peserta.Masih ada perlawanan bentuk lain. "Kasus di beberapa sekolah, guru terutama mata pelajaran yang dibuat secara nasional seperti Matematika, Bahasa Inggris atau Ekonomi, dengan berbagai modus, memberi kunci jawaban pada siswa," urai Koalisi Pendidikan (KP) dalam keterangan persnya di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jl.Kalibata Timur IV/6, Jaktim, Kamis (17/6/2004).Jumpa pers membeberkan hasil monitoring KP dalam penyelenggaraan UAN. KP beranggotakan belasan LSM. Hadir dalam jumpa pers itu aktivis KP seperti Suparman dan Jimmy Pa'at, Gino Vanollie dari Forum Martabat Guru Indonesia-Lampung, M.Abduh Zein dari Universitas Paramadina,Danang Widoyoko dari ICW, pakar pendidikan Prof Dr Conny Semiawan yang juga mantan Rektor IKIP Jakarta (sekarang UNJ), Tuti Sokamto pakar evaluasi dari IKIP Jakarta dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Arifin yang membidangi pendidikan."Sikap para guru ini merupakan bentuk lain perlawanan mereka terhadap kebijakan UAN Depdiknas yang telah mengambil hak evaluasi mereka," tandas KP.Perlawanan lainnya dilakukan penyelenggara pendidikan daerah seperti Dinas Pendidikan, Mereka berusaha me-mark up hasil ujian. Caranya dengan membuat tim untuk membetulkan jawaban-jawaban siswa atau memberi keleluasaan waktu untuk menyerahkan jawaban UAN."Hal itu terjadi karena adanya kebanggaan daerah dan sekolah. Semakin banyak ssiwa yang lulus, semakin bagus pula gengsi daerah. Sebaliknya, semakin banyak yang tidak lulus, semakin buruk gengsi daerah dan sekolah," papar KP.Dan sebagai tambahan,, Diknas di sejumlah daerah memerintahkan sejumlah sekolah, utamanya SMP, untuk menggelar UAN susulan. Penyebabnya, sejumlah mata ujian diduga sudah bocor terlebih dahulu sebelum diujikan. Guru mengaku terpaksa membocorkan soal ujian karena khawatir banyak muridnya yang tidak lulus UAN.TemuanSecara umum, ada 2 pokok persoalan hasil investigasi KP soal UAN. Pertama, soal teknis pelaksanaan. KP menemukan, tidak ada persiapan dan standarisasi alat penunjang penyelenggaraan UAN. Fungsi pengawasan guru tidak berjalan. Mark up ujian pada tingkatan daerah.Adanya pungutan biaya UAN yang dibebankan pada siswa. Distribusi dana ujian untuk sekolah baik APBN atau APBD tidak jelas dan terlambat. Tekanan psikologis orangtua/anak menjelang dan selama UAN.Kedua, instruman ujian/soal. Ditemukan bahwa pembuatan dan ujicoba instrumen yang tidak jelas. Tidak ada penjelasan mengenai landasan/asumsi pemilihan mata pelajaran yang disusun Depdiknas.Tidak ada sosialisasi mengenai disparitas soal dan penjelasan suatu daerah dipilih mendapat soal tertentu, sedangkan daerah lain mendapat soal yang berbeda. (nrl/)