Cuti Bersama Dadakan Pengaruhi Wibawa, Pemerintah Harus Minta Maaf

Jakarta - Cuti bersama yang diputuskan pada hari Jumat (13/5) usai jam pulang kantor lalu dinilai dadakan dan mempengaruhi wibawa pemerintah. Pemerintah harus meminta maaf dan mengatakan keputusan cuti mendadak tidak akan terulang lagi.

"Jelas sangat mempengaruhi (kewibawaan pemerintah), ini menunjukkan buruknya perencanaan dan koordinasi di antara instansi pemerintah. Di kabinet saja tidak kompak, antara Kemenkokesra dengan Diknas dengan Perdagangan," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago ketika berbincang dengan detikcom, Senin (16/5/2011).

Andrinof menilai keputusan cuti bersama itu sudah cacat sejak awal. Untuk keputusan menyangkut kepentingan bersama di negara seperti Indonesia yang luas ini, membutuhkan perencanaan dan keputusan jauh-jauh hari karena akan melibatkan banyak pihak.

"Yang jadi masalah mengapa kebijakan yang cacat ini bisa keluar? Paling kurang, satu bulan sebelumnya. Sektor bisnis, event-event internasional itu membutuhkan waktu paling kurang sebulan sebelumnya," jelasnya.

Sedangkan syarat yang lain, adalah sosialisasi dan pengkondisian mengenai cuti bersama ini. "Nah dari segi waktu sosialisasi, jelas hilang unsur itu. Dengan keputusan hari Jumat sore, akhir pekan, sudah di luar jam kerja lagi," tuturnya.

Kekacauan di bawah, seperti sarana transportasi publik dan dunia pendidikan, tidak bisa disalahkan. Karena masing-masing pihak mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya masing-masing.

Dengan adanya kekacauan ini, maka cuti bersama yang bertujuan efektivitas dan efisiensi malah sebaliknya. Andrinof menduga keputusan ini bias dengan kepentingan pejabat yang memutuskan.

"Keputusan ini bias dengan kepentingan pribadi pejabat tertentu, mungkin enak untuk libur dibikin aja jadi libur. Publik belum tentu bersikap seperti mereka yang punya ide itu," jelasnya.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah ke depannya?

"Minta maaf dan nyatakan ini tidak akan terulang. Ini yang pertama dan terakhir, diharapkan tidak terulang lagi. Pemerintah tidak bisa membuat pembenaran, tidak akan laku alasan efeisiensi, tidak logis, tidak masuk akal," tegasnya.

Sebelumnya, keputusan cuti bersama ini tak diikuti oleh Bank Indonesia dan sektor perbankan. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa.

(nwk/ndr)