Mahfud MD: Soal Merpati, Harusnya JK Didengarkan

Jakarta - Mantan Wakil Prediden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pernah menolak pembelian pesawat MA-60 oleh Merpati Nusantara Airlines (MNA). Seharusnya penolakan JK itu didengarkan.

"Saya tidak tahu persisnya tapi mestinya dia (JK) didengarkan. Tapi yang saya tahu akibatnya. Orang jadi curiga ada permainan dalam pembelian Merpati. Banyak orang curiga itu akibat Pak JK tidak didengarkan," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Hal itu disampaikan Mahfud ketika ditanya tentang kasus pembelian pesawat MA-60 usai menghadiri ultah JK di kediaman JK, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (15/5/2011).

Sebelumnya JK mengatakan menolak pembelian pesawat MA-60 itu.

"Indonesia kan kepulauan. Butuh pesawat yang tangguh. Makanya saya tidak setuju," ungkap Jusuf Kalla usai menghadiri resepsi pernikahan anak Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono di Balai Merapi, PRPP, Kawasan Marina, Semarang, Minggu (8/5) silam.

Pengadaan pesawat itu sempat terganjal karena ditemukan retak di bagian rudder (sayap pesawat bagian belakang) pada tahun 2009. Namun pihak Xian Aircraft kemudian memperbaikinya. Merpati memesan 15 armada dari Xian dan telah datang 13 unit. Meskipun body buatan China, tapi mesin tetap menggunakan buatan Kanada.

JK menuturkan, dia pernah ke Beijing untuk urusan pesawat itu. Di sana, ia menyatakan produsen harus bertanggung jawab jika ada masalah dengan pesawat tersebut. Salah satu caranya, produsen diharuskan membangun pabrik dan menyiapkan teknisi dari Cina.

JK menepis dugaan pembelian pesawat MA 60 Merpati berkaitan dengan proyek listrik 10.000 megawatt. Ia menekankan keduanya tidak saling berhubungan.

"Terkait proyek 10.000 megawatt, saya tekankan tidak ada hubungan, tidak ada urusan. Kita kan pembeli, jangan lupa pembeli kan raja, saya nggak ada urusannya. Yang melibatkan itu pihak brokernya," kata JK. Listrik 10.000 MW adalah proyek yang JK dorong realisasinya semasa dia menjabat wapres.

(nwk/fay)