Komisi VIII DPR Harus Buktikan Tidak Dibiayai Pertamina

Jakarta - Komisi VIII DPR harus bisa membuktikan perjalanan dinas ke Hongkong dan Kores Selatan tidak dibiayai Pertamina. Komisi VIII diminta untuk tidak mengotori citra DPR.Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Tosari Wijaya kepada wartawan saat ditemui di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (17/6/2004)."Jangan main kucing-kucingan. DPR ini lembaga terhormat, jangan sampai dibuat kacau karena kelemahan administrasi. Saya berharap komisi VIII melaporkan proses keuangan yang sudah dibayarkan. Mereka harus bertanggung jawab bila terbukti ada kebohongan publik yang terjadi," kata Tosari.Tosari mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya Komisi VIII DPR memang dipinjami dana oleh Pertamina. Dana tersebut, sambung Tosari, akan segera dikembalikan begitu mereka kembali dari perjalanan dinas."Istilahnya dana pra-bayar. Artinya karena dana belum ada dari sini (DPR), maka dipinjami dari sana (Pertamina) untuk kemudian diproses lagi di sini dan dikembalikan. Perinciannya saya tidak tahu, yang jelas untuk setiap kunjungan pasti berbeda tergantung tujuan dan programnya," ungkap Tosari.Di lain pihak, Yusril Yuzan, anggota Komisi VIII DPR yang juga ikut ke Hongkong dan Korsel mengatakan, tidak semua biaya ditanggung sementara oleh Pertamina. Untuk tiket pesawat, kata Yusril, dibayar langsung oleh Komisi VIII."Ongkos tiket sudah kami tanggung semua, US $ 600 per orang. Untuk istri kami bayar masing-masing. Masak kami tidak boleh membawa istri. Untuk hotel di Hongkong, karena kami tidak mempunyai hubungan di sana, mereka (Pertamina) yang atur. Kami yang membayar tagihannya, rencananya 10 hari setelah kami tiba," ungkap Yusril.Jadi apa saja yang dibayari Pertamina? "Tidak ada. Kalau hanya makan malam saja karena kami diundang masak tidak boleh," kilah Yusril. (djo/)