Triwisaksana Minta Organda Mengalah dengan Kebijakan Pemerintah

Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan kebijakan pembatasan jam operasional truk yang dilakukan sejak pukul 05.00 WIB - 22.00 WIB. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, juga sangat mendukung kebijakan tersebut.

"Kalau saya pribadi sangat setuju dengan kebijakan itu," ujar Triwisaksana saat berbincang dengan detikcom, Kamis (12/5/2011).

Triwisaksana mengatakan, setiap kebijakan tentu ada konsekuensinya. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat banyak tetap harus jadi fokus yang paling penting dari setiap aturan yang diterapkan pemerintah.

"Memang mungkin ini ada dampak untuk pengusaha truk, tapi kan seperti data Dishub, 70 persen penyebab lambatnya lalu lintas di tol dalam kota itukan karena adanya angkutan berat yang beroperasi di situ. Dan itu tentu juga menghambat ke pengguna jalan lainnya," katanya.

"Dan itu kan mendatangkan kerugian yang lebih besar," tambahnya.

Pria yang akrab disapa Sani ini menyarankan, agar penguasaha truk mengalah demi kelancaran lalu lintas di Jakarta. Tapi sekali lagi dia menekankan, bahwa kenyamanan masyarakat Jakarta adalah yang utama.

"Mereka harus mengalah untuk rute yang lebih jauh lagi dan tidak lagi masuk ke tol dalam kota untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak," tutup politisi PKS ini.

Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta menolak kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan soal pembatasan jam operasional angkutan berat.

"Kita anggap itu keputusan yang arogan. Oleh karena itu saat ini kita sedang rapatkan dengan seluruh anggota untuk berhenti operasi baik angkutan dari dan ke pelabuhan jika aturan itu belum dihapus," ujar Ketua Organda DKI Jakarta, Soedirman, saat dihubungi, Rabu (11/5) kemarin.


(lia/anw)