Hari Ini, 13 Tahun Lalu

Jakarta - Tanggal 12 Mei 1998 atau tepatnya 13 tahun lalu merupakan hari bersejarah bagi perjalanan Bangsa Indonesia. Sebuah rezim otoritarian yang telah berkuasa selama 32 tahun akan roboh, diawali dengan meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti yaitu Elang Surya Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sie, Hery Hartanto.

"Mereka menjadi pahlawan reformasi dari sebuah perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik," kata Sekretaris Jenderal Lingkar Studi Mahasiswa (Lisuma) Indonesia Dhika Yudistira dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (12/5/2011).

Tiga belas tahun reformasi bergulir, menurut Dhika kasus terbunuhnya empat pahlawan reformasi terbengkalai tanpa sebuah kejelasan. Pemerintah berganti sejak reformasi bergulir, namun kasus ini tak kunjung selesai. "Parahnya kasus ini sengaja dilupakan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab," tuding Dhika.

Hingga detik ini, imbuhnya, para aktor yang dianggap berperan dalam kasus penembakan empat mahasiswa Trisakti tersebut masih melenggang. "Sebut saja mantan Panglima TNI ketika itu Wiranto, Prabowo Subianto dan Timur Pradopo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat, bebas menghirup udara segar di luar sana tanpa proses hukum terkait peristiwa 13 tahun lalu," sindirnya.

Padahal, menurut Dhika, tokoh-tokoh inilah yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

"Pemerintah sebagai otoritas tertinggi di negara ini termasuk Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemangku kekuasaan kami anggap gagal dan tidak becus dalam menjalankan amanatnya sebagai Presiden karena ketidaktegasannya menindak pelaku pelanggar HAM 13 tahun lalu," kecam Dhika.

SBY, yang sudah dua priode menjabat sebagai Presiden, menurut Dhika tak kunjung membuat langkah-langkah konkret atas pelanggaran tersebut. "SBY telah menghianati salah satu butir amanat reformasi yaitu supermasi di bidang hukum," tegasnya.

Untuk itu, Lisuma Indonesia menuntut dua hal: adili para aktor di balik tragedi 12 Mei 1998 dalam hal ini Wiranto, Prabowo dan Timur Pradopo, serta adili pelanggar HAM dan copot jabatan para pelaku pelanggar HAM demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan.

"Lisuma Indonesia Menyatakan bahwa Susilo Bambang Yudoyono gagal menjalankan amanatnya sebagai presiden Republik Indonesia dan telah berhianat terhadap agenda reformasi yang hingga detik ini tidak memiliki niat dan fokus untuk menuntaskan kasus 12 Mei 1998," tutup Dhika.


(anw/anw)