Setjen DPR Siap Diperiksa KPK Terkait Fasilitas Internet Rp 10,6 M

Jakarta - Setjen DPR siap diperiksa KPK terkait fasilitas internet gedung DPR. Setjen sebagai pelaksana proyek siap mempertanggungjawabkan realisasi anggaran Rp 10,6 miliar untuk pengembangan teknologi internet DPR.

"Pemeriksaan rutin BPKP, BPK memang rutin. Tapi kalau memeriksa, KPK mau masuk ya tentu tanpa dipersilahkan," ujar Deputi Anggaran dan Pengawasan Setjen Winantuning Tyastiti, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Mengerjakan tugas yang belum tuntas, Setjen DPR juga akan mensosialisasikan program pengembangan internet kepada anggota DPR. Anggota DPR akan diberikan surat berisi panduan seputar pengembangan internet DPR.

"Kita berharapnya sekretaris fraksi bisa mensosialisasikan kepada anggotanya. Kita sosialisasikan kepada seluruh anggota dewan, suratnya besok pagi kita sampaikan ke anggota dewan,"jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Anis Matta menyarankan KPK memeriksa semua proyek di DPR. Utamanya menyangkut anggaran pengembangan internet dan juga gedung baru DPR.

"Saya kira memang lebih baik KPK masuk dari awal," tutur Anis.

(van/ndr)