APBD Belanja Pegawai Naik di Jateng, Pembangunan Stagnan

Semarang - Alokasi belanja pegawai dalam APBD di 8 daerah di Jawa Tengah naik drastis sejak 2007-2010. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan terganggu.

Ini adalah hasil studi Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro), NU Jateng, Seknas FITRA, dan Lakpesdam NU. Obyek studinya adalah APBD 2007-2010 di 8 kabupaten/kota yakni, Kabupaten dan Kota Semarang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Cilacap, Boyolali, Surakarta, dan Provinsi Jateng.

"Terakhir, pada tahun 2010, kenaikan belanja pegawai mencapai 99 persen. Sementara, dana sektor lain, stagnan," kata salah satu tim studi, Alam Surya Putra di sela paparan hasil studi di Hotel Horison Semarang, Jalan Ahmad Dahlan, Semarang, Rabu (11/5/2011).

Alam menyebutkan, kenaikan belanja pegawai merupakan efek dari tidak efektifnya birokrasi. Tiap tahun, pemkab/pemkot menerima pegawai. Di lain pihak, pendapatan daerah tidak pernah naik signifikan.

"Ada kecenderungan, pemerintah daerah takut memasang target PAD. Akhirnya, hasilnya ya jadi tidak bisa maksimal," jelas peneliti dari The Asian Foundation ini.

Alokasi yang cukup rendah ditemukan pada sektor infrastruktur dan kesehatan. Sebagian besar, besarannya tak mencapai 10 persen. Ini mengakibatkan, kualitas sektor publik sulit membaik.

Alam menilai temuan tersebut jauh dari prinsip good governance. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki dengan cara mengevaluasi dan memperhatikan aspirasi publik. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat juga harus lebih intensif, karena membludaknya pegawai, salah satunya disebabkan kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau tidak segera diperbaiki, sektor publik akan terus dikalahkan," demikian Alam.

(try/fay)