DPR Tak Ingin Ngumpet-ngumpet Kunker ke Luar Negeri

Jakarta - Ahmad Zainuddin menilai, pemberitaan yang ada banyak yang tidak proporsional. Sosialisasi kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri belum tentu menjadi solusi untuk meredam kritik-kritik dari masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan DPR. Apalagi, semua agenda-agenda kegiatan komisi sudah dipublikasikan melalui Kesekretariatan Jenderal DPR RI.

"Saya kira belum tentu itu menjadi sebuah solusi, yang jelas kita tidak ingin ngumpet-ngumpet. Tapi, pemberitaan yang ada banyak yang nggak proporsional. Kita dikatakan jalan-jalan padahal aktivitas kita sangat padat," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ahmad Zainuddin kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (11/5).

Ketika disinggung usulan moratorium kunker ke luar negeri, politisi PKS ini menyatakan, semua kegiatan dan kebijakan itu ada target dan urgensinya. "Kalau di PKS, sejauh ini kadernya dipersilakan (kunker) asalkan sasarannya jelas. Kalau ada kebijakan baru fraksi akan menggodoknya," ujarnya.

Kata Zainuddin, banyak hal yang yang bisa dimanfaatkan saat kunker. "Saya sebagai ketua bidang membuat program untuk anggota, ada program kunjungan ke beberapa negara. Kita harus menyerap perkembangan yang ada di luar negeri. Kalau kita ingin membangun sendiri tanpa harus mengambil pelajaran-pelajaran keberhasilan-keberhasilan di luar negeri, boleh saja," pungkas anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I ini.
(nrl/nrl)