SBY: Hukum Tak Boleh Tebang Pilih, Sekalipun Terkait Kader PD

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara mengenai kasus suap di Kemenpora, yang disebut-sebut melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin. SBY menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih, sekalipun itu menyangkut kader partainya.

"Saudara-saudara, satu minggu terakhir ini saya mengikuti pemberitaan media massa dan perbincangn di tingkat masyarakat tentang dugaan penyelewengan atau pun korupsi oleh sejumlah politisi di antaranya disebut-sebut dari kader PD. Saya diberitahu oleh staf bahwa masyarakat ingin mendengar dari saya demikian juga para wartawan beberapa saat ingin mendengarkan langsung apa komentar dan tanggapan saya," ujar SBY.

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers saat baru saja mendarat dari Bali di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/5/2011).

SBY pun menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan di negara hukum ini. Hukum tidak boleh tebang pilih sekalipun jika yang tersangkut kasus hukum ini adalah kader partainya.

"Dari dulu saya telah menyampaikan, dan ini sikap saya dan tidak akan pernah berubah bahwa
dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada istilah tebang pilih sekalipun kalau itu menyangkut kader PD atau siapa pun yang berada di jajaran pemerintahan yang saya pimpin. Sikap itu jelas dan tidak pernah berubah," tegas SBY.

Oleh karena itu, imbuh SBY, kepada para penegak hukum, KPK dan penegak hukum yang lain, dirinya percaya bahwa lembaga-lembaga itu akan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. SBY menegaskan hukum dan politik haruslah dipisahkan.

"Biasanya kalu ada kader politik tertentu diperiksa oleh KPK atau penegak hukum yang lain, Kepolisian, Kejaksaan, sering ada komentar ah itu politik, ah itu tebang pilih. Saya mengatakan hukum adalah hukum, politik itu adalah politik," tegas SBY.

KPK dan penegak hukum yang lain, imbuhnya, manakala melakukan proses siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum, pastilah itu bukan urusan politik. "Jadi saya tidak
percaya kalau itu selalu dikaitkan dengan politik dan ini sangat jelas," tegas SBY.

"Oleh karena itu, sekali lagi KPK dan penegak hukum, silakan untuk melaksanakan tugasnya dan tugas itu dilaksanakan transparan dan akuntabel," tegasnya.

(nwk/nrl)