DPR Bantah Ada Anggaran Pulsa Rp 151 M per Tahun

Jakarta - DPR membantah adanya anggaran pulsa sebesar Rp 151 miliar per tahun. Tunjangan komunikasi yang diterima anggota DPR tak sampai Rp 20 juta per bulan.

"Kita nggak ada tunjangan pulsa, yang ada tunjangan komunikasi politik bukan pulsa," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2011).

Tunjangan itu, dijelaskan Anis, bukan untuk berkomunikasi via telepon. Namun komunikasi langsung melalui kunjungan kerja ke wilayah.

"Nggak ada tunjugan pulsa yang ada tunjungan komunikasi politik dengan konstituen. Jadi bertemu dan menyerap aspirasi konstituen. Jumlahnya juga tidak sebesar itu setiap bulannya," terangnya.

Untuk pembelian pulsa, menurut Anis, ia merogoh koceknya sendiri. Ia yang berprofesi sebagai Sekjen PKS pun mengaku tak pernah menghitung pulsa yang dibutuhkannya.

"Saya nggak pernah ngitung habisnya berapa," tutupnya.

Sebelumnya, FITRA merilis anggaran pulsa anggota DPR sebesar Rp 151 miliar per tahun. Dengan begitu setiap anggota DPR rata-rata menghabiskan anggaran hingga Rp 20 juta per bulan hanya untuk bertelepon.

(van/gun)