Website Rp 100 Juta Sudah Bagus, Dapat Email Tak Terbatas

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengucurkan anggaran sebesar Rp 9,7 miliar untuk membangun situs resminya, www.dpr.go.id. Anggaran sebesar itu dinilai terlalu mahal.

"Itu (anggaran-red) luar biasa gila, tapi tergantung tampilannya seperti apa. Sebenarnya Rp 50 juta hingga Rp 100 juta sudah luar biasa bagus," ujar pengamat teknologi informasi, Alfons Tanujaya, saat dihubungi detikcom, Rabu (6/5/2011).

Menurut Alfon, dengan anggaran sebesar Rp 100 juta saja, DPR sudah bisa membangun website dengan kapasitas dan tampilan yang luar biasa bagus. Di antaranya adalah tersedianya kapasitas email yang tak terbatas.

"Ada forumnya dan tampilannya update otomasis. Itu rasanya paling sih Rp 100 jutaan," ujarnya.

Sekadar diketahui, anggota DPR tidak memiliki email resmi dengan domain @dpr.go.id. Mereka kebanyakan menggunakan email gratisan di yahoo atau gmail. Hal ini sempat menjadi lelucon di Australia dalam kasus email "komisi8@yahoo.com".

Lebih lanjut Alfon menuturkan, untuk biaya pemeliharaan website, DPR tak perlu merogoh kocek hingga Rp 1,3 miliar. DPR hanya butuh seorang admin untuk memantau situs tersebut.

"Hire (pekerjakan-red) satu orang admin Rp 5 jutaan sebulan sudah cukup. Segitu sudah di atas rata-rata dan bisa segala macem. Kalau mau dipantau 24 jam ya hire dua orang," ucapnya.

Bagi Alfon, yang lebih penting bagi DPR saat ini bukanlah mewahnya tampilan website resminya. Anggaran sebesar itu lebih baik digunakan anggota Dewan untuk belajar internet.

"Sebenarnya yang benar itu implementasinya, bagaimana mereka terbiasa memakai internet. Kalau terima email begini, bikin fan page untuk berhubungan dengan konstituennya. Bikin web itu langkahnya sudah benar. Mereka harus belajar melek IT dan mulai mengunakan IT sebagai media komunikasi dengan konstituennya. Percuma bikin web bagus, kalau enggak bisa memakainya," kata Alfon.

Menurut Indonesia Budget Center (IBC), berdasarkan DIPA Setjen DPR tahun 2010, terdapat anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk penyediaan layanan teknologi informasi. Anggarn itu dipecah untuk beberapa pos. Pos pertama adalah untuk situs resmi DPR yaitu www.dpr.go.id yang menyedot anggaran Rp 9,7 miliar. Uang ini untuk biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.

(adi/nrl)