PAN Tetap Tolak Gedung Baru DPR Meski Nilai Proyek Turun

Jakarta - Meski analisa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berbuntut pada penurunan drastis biaya pembangunan gedung baru DPR, Partai Amanat Nasional (PAN) tetap menolak proyek tersebut. Bila masih berkeras melaksanakan pembangunannya, maka keputusan akhir harus diambil melalui rapat paripurna DPR.

"Prinsipnya kami tetap menolak. Kinerja DPR sedang jadi sorotan masyarakat, momen-nya tidak pas untuk membangun gedung baru," ujar Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto, Selasa (10/5/2011).

Menurut dia, proyek prioritas DPR seharusnya adalah menjawab keraguan masyarakat dengan perbaikan kinerja. Kasus alamat email palsu dan tidak efektifnya kunjungan kerja ke luar negeri, sangat jelas menunjukkan bahwa rakyat menuntut aksi nyata dari DPR memperbaiki kinerja legislasi serta komunikasi kepada konstituen.

"Itu kan bukti fasilitas canggih tak berbanding lurus dengan kinerja. Maka salah satu cara perbaikan adalah dengan moratorium studi banding," imbuh Bima.

Setelah pesimisme masyarakat terjawab dengan capaian kinerja, barulah pengadaan kantor baru bisa dianggap sebagai kewajaran. Namun proses pengambilan keputusan final harus diambil dalam rapat paripurna DPR dan sehingga semua fraksi berkesempatan mempelajari proposalnya secara seksama.

"Harus betul-betul ada kesepakatan paripurna dan pengambilan keputusannya jangan lagi dipaksakan," sambung mantan pengamat poltik itu.

Berdasar hasil analisa Kementerian PU, DPR memang memerlukan gedung kantor baru, tetapi jumlah lantainya cukup 26 dan bukan 36 seperti rencana awal. Pengurangan jumlah lantai juga mengurangi nilai proyek dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 777 miliar.

(lh/asy)