Rahman Amin Enggan Tanggapi Kontroversi Kunker Komisi VIII

Jakarta - Rahman lebih senang bercerita tentang kunker BURT DPR ke Parlemen Inggris yang diakuinya banyak masukan dan pengalaman penting. Anggota Komisi VIII DPR RI Rahman Amin menilai tuntutan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan beberapa LSM agar DPR melakukan penghentian sementara (moratorium) kegiatan kunjungan kerja (kunker) luar negeri perlu dikaji secara mendalam.

"Moratorium yang diusulkan kawan-kawan LSM, perlu didalami untuk hal apanya, bagian yang mana? Saya melihat kalau memang ada keganjilan atau penyimpangan dalam kunker tersebut mari sama-sama kita perbaiki," katanya kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (8/5).

Namun, menurut politisi PKS ini, jika kunjungan kerja ke luar negeri itu justru dapat menambah hubungan baik antara DPR dan parlemen di negara tujuan, kemudian DPR juga ambil hal yang baik dari mereka, tidak ada alasan harus dibatalkan atau ditunda program ini.

"Dalam kegiatan itu, anggota DPR dapat memberikan informasi kepada parlemen di luar tentang kondisi kekinian atau kondisi-kondisi lain di negara kita yang menjadi pertanyaan mereka. Sehingga terjadi saling tukar menukar informasi atau pengalaman," ujarnya.

Komisi VIII, BURT dan Komisi X dituding oleh ICW, PSHK, dan IBC paling banyak melakukan kunker ke luar negeri sepanjang 2010 sampai 2011. Terkait hal itu, Rahman yang juga anggota BURT enggan mengomentari lebih jauh.

"Saya tidak mau menanggapi tentang perjalanan teman-teman Komisi VIII, tetapi saya merasakan bahwa kunjungan BURT bertemu dengan Parlemen Inggris banyak nilai tambah yang bisa kita ambil, acara kita bersama mereka cukup padat," tandasnya.

Dalam kegiatan kunker BURT ke Inggris beberapa waktu lalu, dia menceritakan bahwa tim kunker dari BURT bertemu dengan parlemen di Inggris untuk mengetahui bagaimana cara mereka mengelola parlemen, mulai anggaran, media/kehumasan dan sebagainya.

"Alhamdulillah kita bertemu BURT mereka, kita juga bertemu dengan beberapa alat kelengkapan Parlemen Inggris," jelasnya.

BURT, lanjutnya, juga bertemu dengan beberapa pimpinan parlemen seperti Khalid Mahmood dan John Spellar yang merupakan anggota Partai Buruh, juga diterima oleh Greg Knight yang merupakan chairman of procedure committe. Serta beberapa orang dari pimpinan Sekretariat Kantor Parlemen Inggris di Westminster, London.

Anggota DPR Dapil Kalbar ini mengatakan, bahwa tim BURT ke Inggris juga bertemu dengan Dubes Indonesia dan masyarakat Indonesia di Inggris. "Kita berdialog dengan adik PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di Kedubes dan menjawab pertanyaan mereka," pungkasnya.
(asy/asy)