Syamsul: Iuran TV Digabung dengan Listrik Masih Dipikirkan

Jakarta - Buat apa ada iuran televisi (tv) alias iuran penyiaran? Ternyata untuk diberikan kepada TVRI dan RRI. Lalu kalau tidak nonton TVRI dan dengar RRI, harus bayar juga? Rencananya iuran tv akan digabung dengan tagihan listrik. Hal ini masih dalam tahap pembicaraan."Iuran tv nantinya akan dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hasilnya akan dikembalikan kepada tv yang tidak komersial atau tidak mendapatkan keuntungan secara komersial seperti TVRI dan RRI."Demikian disampaikan Meneg Kominfo Syamsul Muarif di sela-sela acara diskusi panel 'Ancaman kriminalisasi karya jurnalistik' di Gedung Caraka Loka Pusdiklat Deplu jalan Sisingamangaraja Jakarta Selatan, Rabu (16/6/2004)."Dalam UU Penyiaran memang ada disebutkan mengenai iuran tv atau iuran penyiaran publik. Jadi penyiaran yang selama ini tidak dipungut akan diberlakukan kembali. Tapi hal itu masih dalam tahap pembicaraan," katanya.Mengenai akan digabungnya iuran tv dengan tagihan listrik, menurut Syamsul, hal itu belum disiapkan dan masih akan dipikirkan lagi."Rencananya memang begitu. Tapi masih merupakan salah satu pilihan. Sebab untuk menggabungkan kedua iuran tersebut harus ada hak ciptanya. Karena harus membayar royalti," kata Syamsul.Sebelumnya, ide menarik kembali iuran tv alias penyiaran yang digelontorkan oleh TVRI ini mendapat kritik pengamat dan YLKI. Sebab saat ini TVRI berbentuk perseroan dan bersifat komersial yang tidak pantas menarik iuran masyarakat. Namun secara umum, UU Penyiaran yang mengatur iuran penyiaran memang bias. Kampanye PilpresSoal kampanye di media massa, pihaknya belum melakukan penelitian kepada media massa, khususnya televisi yang menyiarkan program kampanye capres-cawapres.Namun Syamsul mengancam, apabila terbukti ada pihak media tv atau pasangan kandidat yang melanggar UU Penyiaran, maka akan diganjar hukuman yang berlaku."Apabila hal itu termasuk pidana setelah diproses, maka konsekuensinya hukuman penjara maksimal 5 tahun kepada pihak tv maupun kandidat," ujar Syamsul. (sss/)