.webp)
"Menurut kami, DPR berusaha mencari rente karena ada dugaan kemahalan lebih dari setengahnya dan itu yang menjadi alasan DPR untuk membangun gedung baru. Pengurangan biaya itu bukan solusi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ade Irawan dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (8/5/2011).
Dia menambahkan, sejak awal ICW menolak pembangunan gedung baru DPR. ICW berpandangan, pembangunan gedung baru DPR tidak jelas argumennya. Jika DPR menginginkan tambahan ruang, menurutnya gedung lama masih bisa dimaksimalkan.
"Ini memperlihatkan ketidak-konsistenan DPR dan tidak punya argumen yang kuat untuk membangun gedung baru. Bukan masalah dikurangi anggaran, tapi menurut kami, memang tidak perlu," sambung Ade.
Menurutnya, jika DPR membutuhkan tambahan ruangan maka ada dua opsi yang bisa ditawarkan. Pertama, memperbaiki gedung lama yang rusak sehingga bisa dimanfaatkan anggota DPR. Kedua, memaksimalkan fungsi gedung atau ruangan yang tidak terpakai.
Alasan DPR mendapat ruangan yang lebih luas karena untuk staf ahli, dianggap Ade sebagai alasan yang tidak jelas. Dilihat dari sisi mana pun, Ade milihat, pembangunan gedung baru DPR bermasalah.
"Kalau untuk pembangunan gedung baru kan ada dua alasan. Pertama itu alasanya tidak jelas. Kedua dalam aturan Kementerian PU itu prosedurnya jelas, harus ada izin dari PU dan izin dari Kementerian Keuangan," imbuh Ade.
Rawan terindikasi korupsi? "Iya. Kami duga itu untuk mencari rente. Karena dilihat dari itungan mereka, jauh melebihi standar," ucapnya gemas.
Ketua DPR Marzuki Alie sudah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Marzuki pun sudah menyepakati rekomendasi PU agar dilakukan efisiensi anggaran pembangunan gedung baru DPR dengan membuat gedung yang lebih kecil.
DPR saat ini tengah menunggu detail efisiensi anggaran pembangunan gedung baru yang diusulkan Kementerian PU. Rencananya DPR akan tetap memanfaatkan Gedung Nusantara I DPR sehingga ukuran gedung baru DPR yang dibangun tak perlu terlalu besar.
(vit/nrl)
