Tak Seharusnya DPR Politisasi Kritik PPI Australia

Jakarta - Tudingan adanya motif politik di balik kekritisan PPI Australia terhadap kunjungan Komisi VIII DPR sangat disesalkan. Tidak sepatutnya wakil rakyat menanggapi kontrol dan masukan yang disampaikan oleh mahasiswa dengan isu politisasi.

"Terlalu keji dan sempit jika menuduh ada motivasi politis di balik sikap kritis yang ditunjukkan PPI Australia. Mereka hanya belajar menjalankan fungsi input dan kontrol terhadap para wakilnya," ujar Bima Arya, mantan Ketua PPI Australia, Sabtu (7/5/2011).

Menurut politisi muda PAN ini, seharusnya DPR membangun kerjasama dengan PPI Australia dan PPI lain yang tersebar di berbagai negara. Sebab melalui organisasi yang menaungi pelajar dan mahasiswa RI di luar negeri tersebut, DPR bisa mendapatkan data-data mengenai negara bersangkutan dibanding melakukan studi banding ke luar negeri.

"Justru semestinya dewan membangun kerjasama dengan jaringan PPI di seluruh dunia untuk memberikan data yang diperlukan," ujar Bima.

Merupakan hal yang wajar bila ada aktivis PPI Australia memiliki afiliasi politik, tapi bukan alasan untuk menuding ada kepentingan politik tertentu. Sebab organisasi PPI Australia dan juga PPI lain di berbagai negara memang dianggotai intelektual muda calon pemimpin bangsa yang sudah pasti peduli terhadap dinamika politik bangsanya.

"Saya ikut memantau dinamika internal PPI Australia dalam menyambut Komisi VIII DPR. Sangat dinamis dan tidak ada intervensi dari luar, mereka cukup solid dan independen. Saya yakin betul mereka steril dari kekuatan politis," sambung Bima.

(lh/van)