Menlu RI & Menlu Kamboja Bahas Sengketa Perbatasan Kamboja-Thailand

Jakarta - Sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand masih berlangsung. Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Kamboja Hor Namhong pun bertemu untuk membahas masalah tersebut.

Hal itu disampaikan Marty di sela-sela KTT ke-18 ASEAN di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (6/5/2011).

"Tadi kita di dalam bicara masalah sengketa perbatasan. Sudah ada poin-poinnya," kata Marty.

Dia menambahkan, Indonesia telah mengirimkan term of reference (TOR) terkait perjanjian perdamaian antara kedua negara. Namun baru Kamboja yang meberikan balasan. Sedangkan Thailand belum memberikan balasan.

"Thailand menghendaki Kamboja menarik pasukannya yang ada di perbatasan. Tapi nanti siang, saya juga akan bertemu dnegan Menlu Thailand. Mudah-mudahan ada hasil.
Dan nanti malam, kita semua akan bertemu untuk dinner di Kementerian Luar Negeri," sambung Marty.

Konfrontasi militer antara pasukan Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan dekat kuil Preah Vihear memanas lagi akhir Januari 2011 lalu. Ketegangan kedua negara muncul setelah Thailand meminta Kamboja menurunkan bendera nasionalnya dari pagoda Wat Keo Sikha Kiri Svarak dekat kuil Preah Vihear. Thailand mengklaim, dengan mengklaim pagoda itu berada di wilayah sengketa, namun Kamboja menolaknya.

Kementerian Luar Negeri Kamboja menyatakan, berdasar peta Komisi Franco-Siamese periode 1905-1908, pagoda Keo Sikha Kiri Svara dibangun warga Kamboja pada 1898. Karena itu menurut mereka, pagoda itu terletak di wilayah Kamboja sehingga bendera nasional mereka boleh berkibar di tempat itu. Mereka menyebut, pernyataan Thailand dan latihan militer Thailand di dekat perbatasan adalah provokasi dan merupakan pertanda agresi terhadap Kamboja di kemudian hari.

(vit/nwk)