"Tolong, buktikan kepada rakyat kalau DPR bukan dewan penikmat rekreasi," kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Kamis (5/5/2011).
Dia menjelaskan, seandainya DPR memiliki niatan tidak menghambur-hamburkan uang rakyat, sebenarnya bisa dimulai dengan menyetop studi banding. Studi banding bisa diganti dengan mengecek di internet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPR kalau tetap ngotot dengan alasan-alasan pembenaran, misalnya dengan membandingkan dengan kunjungan eksekutif, harus siap-siap menuai kecaman dari rakyat.
"DPR harus melihat urgensi studi banding yang dilakukan. Apa pengaruhnya dengan RUU yang dibahas, toh selama ini banyak pembahasan RUU yang tidak selesai," tuturnya.
(ndr/gah)










































