Sidang Perkara Nias Jadi Kasus Pertama Pengadilan Tipikor Medan

Jakarta - Pengadilan Tipikor mulai hadir di setiap provinsi di Indonesia pada akhir tahun ini. Untuk Pengadilan Tipikor di Medan, kasus pertama yang akan disidangkan di sana adalah perkara Nias yang menyeret Bupati Binahati Benekdiktus Baeha.

"Pada Senin, 2 Mei 2011 tim kesana mengecek persiapan peradilan tipikor di Medan. Kasus pertamannya yang menyangkut Bupati Nias," kata Jubir KPK Johan Budi SP ketika dihubungi, Rabu (4/5/2011).

Johan mengatakan, tim yang melakukan pengecekan di Medan, dipimpin langsung oleh Deputi Penindakan Ade Raharja. Persidangannya sendiri nantinya akan dilakukan oleh majelis hakim dari Medan, tetapi jaksa penuntutnya tetap berasal dari KPK.
 
"Jaksanya tetap jaksa kita. Nanti kita yang ke sana," terangnya.

Johan menambahkan karena perkara ini akan disidangkan di Medan, maka Binahati yang saat ini masih menjadi tahanan KPK juga akan dipindahkan ke Medan.

Binahati yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 November 2010 ini disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan harga pengadaan barang untuk rekonstruksi Nias, seperti pengadaan sarana penangkapan ikan dan pengadaan mesin jahit. Pengadaan barang itu pun dilakukan tanpa melalui proses tender, padahal keadaan saat itu sudah melewati masa tanggap darurat alias tidak mendesak.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa mengatakan 12 hingga 14 Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) akan dipenuhi pada 2011 ini. Pengadilan ini akan berada di semua ibukota provinsi atau berdasarkan jumlah Pengadilan Tinggi.
 
"Dengan diresmikan 14 Pengadilan Tipikor di Banjarmasin kemarin saat jumlahnya 18, jadi masih memerlukan 12-14 (Pengadilan Tipikor) lagi," kata Harifin Tumpa usai salat Jumat di masjid MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, (29/4/2011).

(fjr/rdf)