.webp)
"Untuk menghadapi tantangan kesehatan ke depan, harus ada sistem subsidi dari kelas menengah ke atas ke kelas menengah ke bawah. Salah satu keinginan IDI adalah mendorong sitem jaminan sosial," ujar Dewan Pakar IDI, Prof Dr Razak Thaha dalam konferensi pers di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (5/5/2011).
Menurut Razak, pada 7 hingga 10 tahun ke depan, penyakit non-infeksi di Indonesia bukan hanya monopoli kelas ekonomi atas saja. Pendapatan per kapita yang kian meningkat, juga menyebabkan pola konsumsi yang tidak sehat mengancam kelas menengah ke bawah.
Akibatnya, mereka pun rawan dengan penyakit non infeksi. Jika hal ini terjadi, maka beban biaya kesehatan yang akan ditanggung pemerintah akan semakin besar. Karena itu, menurut Razak, pemerintah harus segera menyusun perangkat-perangkat untuk mengantisipasi hal ini.
"Selain sistem jaminan sosial, IDI juga memberi masukan untuk UU Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS)," ucap Razak.
Menanggapi dorongan dari IDI, Wapres Boediono berjanji akan berupaya untuk menyiapkan perangkat itu. Namun menurut Boediono, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan hal ini agar mendapat sistem yang baik.
"Wapres mencontohkan di negara lain ada yang berhasil dan ada yang tidak, karena itu pemberlakukannya harus hati-hati," kata Razak menirukan ucapan Boediono.
Razak mengatakan, Wapres menginginkan sistem pemberlakuan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan. "Kecenderungan di derah kan, pemimpinnya hanya 5 tahun, lalu setelah selesai sistemnya berganti. Wapres inginkan sistem yang berkelanjutan," tuturnya.
(gun/nwk)
