"Kalau Al Zaytun kami belum pernah anggap sebagai NII KW 9, itu bagi kami sebagai pusat pendidikan. Dua keponakan saya tamatan situ dan nggak ada apa-apa. Dari sisi pendidikan dia benar kok," ujar Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/5/2011).
Jafar menuturkan, PD meyakini NII tak terkait Al Zaytun. Adapun kunjungan ke Al Zaytun, disebutkan Jafar murni dalam rangka safari pesantren.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun ia meminta pemerintah melakukan klarifikasi. Klarifikasi pemerintah penting untuk menghentikan keresahan masyarakat terkait adanya NII KW 9.
"Kami minta pemerintah melakukan klarifikasi dan membuat penjernihan. Selama tidak ada larangan pemerintah bagi kami Al Zaytun tetap pesantren biasa," tandasnya.
(van/rdf)











































