Konversi UAN untuk Keadilan

Jakarta - Meski konversi nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dituduh sebagai ketidakadilan, namun Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tetap bersikeras bahwa konversi itu justru untuk keadilan."Sistem konversi itu sudah dirancang sejak tahun 1995. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan angka-angka hasil ujian yang berkeadilan karena ada perbedaan paket soal," kata Kepala Badan Litbang Depdiknas Dodi Nandika pada detikcom, Selasa (15/6/2004) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.Dodi menyangkal kebijakan konversi -- yang membuat nilai yang bagus menjadi turun dan nilai buruk jadi naik -- adalah bentuk mark up guna mengejar target hanya 10% peserta UAN yang tidak lulus. "Tidak ada mark up nilai dari sistem konversi ini karena sudah ada skala baku yang merupakan kebijakan makro nasional," jawab Dodi.Dodi menambahkan, UAN tahun ini dari sisi penyelanggaraan sudah sangat baik meskipun dari sisi peningkatan mutu harus lebih diperhatikan.Sedangkan untuk UAN tahun depan, Badan Litbang akan melakukan kajian mendalam, apakah UAN harus ditidakan atau tetap diadakan, atau munkin dilimpahkan ke badan tertentu. "Anggaran untuk kajian ini sudah termasuk dalam anggaran 2005 Balitbang. Hasil kajian akan diserahkan pada Mendiknas dan DPR. Jadi mereka yang akan menentukan ada tidaknya UAN," papar Dodi. Komisi VI DPR jauh hari telah meminta agar UAN tahun depan ditiadakan.Sementara, Kepala Puspendik Depdiknas Bahrul Hayat menyatakan, konversi diperlukan untuk setiap soal yang bersifat standar. Meskipun soal berbeda, tetapi nilai dapat tetap diperbandingkan. Jadi meskipun soal yang dibuat beragam, secara nasional nilai itu dapat tetap diperbandingkan.Menurutnya, secara nasional konversi tidak ada pengaruhnya karena semua peserta UAN mendapatkan perlakuan yang sama. Sebab, jika metode linear yang digunakan, maka justru tidak adil karena setiap soal memiliki bobot yang bereda. (nrl/)