"Dengan sekarang ada indikasi mengarah kepada tindakan makar maka perlu juga dilihat apakah ada hubungannya dengan NII KW 9. Secara profesional kepolisian dan penegak hukum dapat investigasi , pemerintah kemudian mengumumkan ada persoalan atau tidak supaya masyarakat menjadi tenang," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal, saat dihubungi wartawan, Rabu (4/5/2011),
Selain itu Kementerian Agama yang terkait langsung dengan pendidikan di pesantren diminta bertindak cepat. Utamanya dengan memastikan pola pendidikan yang lebih transparan di Al Zaytun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mustafa menuturkan, DPR juga perlu untuk menjawab aspirasi masyarakat. FPKS DPR akan segera membicarakan laporan MUI terkait Al Zaytun untuk dibicarakan secara detil di Komisi VIII DPR.
"Itu perlu proses. Keresahan masyarakat harus segera diserap aspirasinya oleh lembaga terkait khususnya DPR. Agar dibicarakan Komisi VIII DPR terkait laporan MUI sudah lama tapi pemerintah tidak mengambil langkah yang nyata," jelasnya.
(van/gun)










































