Hanura Tidak Bisa Jamin Kadernya Disusupi NII KW 9

Hanura Tidak Bisa Jamin Kadernya Disusupi NII KW 9

- detikNews
Rabu, 04 Mei 2011 06:41 WIB
Hanura Tidak Bisa Jamin Kadernya Disusupi NII KW 9
Jakarta - Partai Hanura membantah memiliki hubungan dengan gerakan NII KW 9 dan Pemimpin Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Namun Partai Hanura tidak bisa memastikan apakah ada anggotanya yang menjadi anggota NII KW 9.

"Parpol kita kan terbuka. Siapa saja bisa masuk dan keluar sesuai aturan organisasi. Kita tidak bisa monitor secara spesifik apakah dia kader NII atau bukan," kata Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (3/5/2011) malam.

Dossy menegaskan Partai Hanura tidak pernah mengusung atau berafiliasi dengan Al Zaytun dan Panji Gumilang. Sejauh ini, Dossy mengklaim partainya selalu menjauhkan diri dari pemikiran sempit gerakan seperti NII KW 9.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tetap partai beraliran nasionalis religius. Tak ada pemikiran seperti itu (NII) itu hanya tudingan-tudingan tanpa dasar saja," imbuhnya.

Namun Dossy mengaku akan melakukan evaluasi dan konsolidasi ke dalam internal partai untuk menyelidiki kemungkinan adanya anggota NII KW 9 yang menyusup. Jika ada, Dossy tidak segan-segan memprosesnya.

"Kalau sudah ada kader atau simpatisan yang nyata-nyata berindikasi ya harus dievaluasi. Kita proses sesuai aturan organisasi. Tapi sekali lagi saya katakan Partai Hanura hadir untuk membangun moral politik bangsa, kita lahir karena keterpanggilangan bangsa," terangnya.

Terkait soal seringnya Wiranto bertandang ke Al Zaytun, Dossy meminta semua pihak memolitisasinya. Menurutnya, kunjungan Wiranto tidak ubahnya silaturahmi biasa.

"Silaturahmi sah-sah saja. Tapi bukan mendukung atau membekingi. Kita tegas-tegas menolak hal itu dikait-kaitkan," tandasnya.

Dossy mendesak pemerintah agar segera memngungkap kasus NII KW 9. Jangan sampai malah timbuh tuduhan dan fitnah yang merugikan orang dan pihak tertentu akibat isu ini.

"Pemerintah kan punya fungsi intelijen negara, ada fungsi kesbangpol. Pemerintah mestinya tegas mengambil sikap jika ada keterlibatan birokrasi atau siapapun. Jangan sampai malah isu dibiarkan mengarah ke sana sini," tutupnya.

(ape/feb)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads