Lakukan Konversi, Pemerintah Mark Up Hasil UAN

Jakarta - Mark up tentunya bukan hal yang baik. Namun, pemerintah diduga melakukannya untuk mendongkrak jumlah kelulusan peserta Ujian Akhir Nasional (UAN) SMA/MA/SMK.Mark up nilai itu muncul dalam sistem konversi nilai yang diterapkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Buntutnya, angka ketidaklulusan yang oleh para pengamat sebelumnya diprediksi 20%, faktanya hanya 10%. Ini adalah angka yang sesuai dengan prediksi Depdiknas jauh hari sebelumnya.Menurut Koalisi Pendidikan (KP) yang selama ini giat menolak UAN, dalam sebuah evaluasi pendidikan, konversi nilai sah-sah saja dilakukan. "Tapi jika konversi dipakai untuk memenuhi kepentingan kebijakan, misalnya agar yang tidak lulus hanya 10%, ini tidak benar," tegas Koordinator KP Suparman dalam percakapan dengan detikcom, Selasa (15/6/2004) pukul 08.30 WIB.Harian Kompas edisi hari ini memaparkan untung rugi konversi. Tabel Konversi Nilai Nasional Bahasa Inggris Ujian Akhir Nasional (UAN) SMA, misalnya, terjadi pertambahan nilai bagi pelajar yang menjawab 1 sampai 30 butir soal secara benar. Sementara, mereka yang menjawab secara benar 30 sampai 60 atau lebih banyak soal secara benar nilainya justru dikurangi.Sebagai contoh, pelajar yang menjawab secara benar 12 soal sudah mendapat nilai 4,02 atau lulus setelah dikonversi. Padahal tanpa konversi nilainya hanya 2,00. Sedangkan, pelajar yang menjawab benar 54 soal atau lebih banyak soal, setelah dikonversi hanya mendapat nilai 7,64. Sedangkan, jika tidak dikonversi, nilainya mencapai 9,00.Konversi ini merugikan siswa yang rajin belajar dan menguntungkan pelajar yang malas-malasan. Misalnya Danang, siswa SMA Kanisius Jakarta. Nilai asli Bahasa Inggrisnya mencapai angka 8, tetapi hasil yang ia terima hanya 6,5. Begitu pula nilai Bahasa Indonesia yang menjadi 6,75 setelah dikonversi. Nilai Matematika yang ia terima 5,75."Jika pemerintah menggunakan konversi untuk menggenjot angka kelulusan, maka pemerintahan telah melakukan mark up nilai. Ini ironis, sebab apa yang selama ini dituduhkan bahwa sekolah melakukan mark up nilai, justru dilakukan pemerintah," papar Suparman.Menurutnya, dengan angka ketidaklulusan 10% atau 200 ribu dari 2 juta siswa peserta UAN SMA sesuai dengan prediksi pemerintah, maka akhirnya muncul opini di masyarakat bahwa UAN adalah kebijakan yang bagus, angka kelulusan bahkan lebih baik dibanding tahun lalu."Dengan demikian, maka UAN bisa diteruskan dan proyek pun berjalan," kritik Suparman yang juga aktivis Jakarta Teachers Club (JTC) ini.SalahSuparman menyatakan, kelompoknya tidak mempersoalkan tinggi tidaknya angka kelulusan. Yang diprotesnya adalah sistem penilaian ujian yang tidak sesuai dengan pedagogis dan UU Sisdiknas."Bahkan Komisi VI DPR juga menyatakan UAN melanggar UU Sisdiknas. Dan karena jelas-jelas tidak sesuai dengan pedagogis dan UU, kebijakan UAN itu kebijakan yang salah," tegas Suparman.Karena kebijakan yang salah, satu siswa tidak lulus pun harus disebut sebagai korban kebijakan yang salah. "Jika angka ketidaklulusan mencapai 200 ribu dari 2 juta siswa, dalam sebuah evaluasi secara nasional itu angka yang besar juga," ujar Suparman.Suparman juga melihat tingginya disparitas kemampuan siswa antarsekolah maupun antarwilayah yang melahirkan adanya perubahan angka. "Kelulusan itu tidak murni 90%, karena ada konversi. Jadi bisa jadi ketidaklulusan itu mencapai 20%," demikian Suparman. (nrl/)