Tak Usah Dilarang, Tapi Kunker DPR ke Luar Negeri Harus Efektif

Jakarta - Kunjungan kerja dan studi banding DPR ke luar negeri belakangan kembali menjadi sorotan karena dipertanyakan relevansinya. Kunjungan kerja tersebut tidak perlu dilarang, hanya harus ditingkatkan efektivitasnya.

"Saya sudah pernah berbicara, kita harus melakukan seleksi ketat terhadap kunjungan itu. Bukan berarti diharamkan sama sekali, tapi barangkali kita harus melakukan efektivitas penggunaan dana," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko di sela-sela Forum Weekend di Newseum Cafe, Jl Veteran, Jakarta, Sabtu (30/4/2011).

Namun, Budiman memberi saran akan lebih efektif lagi kalau DPR mengundang ahli dari luar negeri. Sebagai contoh studi banding untuk revisi UU. Untuk menghemat dana, DPR bisa saja mengundang undang para pakar dari negara lain.

"Pemerintah barangkali setuju dengan UU itu, barangkali oposisi nggak setuju, kita dengarkan. Kita lihat plus minus dari penerapan sebuah UU, biar mereka cerita. Kita pikir tujuan untuk membandingkan bisa terjadi tanpa harus jauh-jauh," tambahnya.

Budiman juga mengungkapkan memang ada beberapa agenda yang mengharuskan anggota DPR ke luar negeri. Namun, kunjungan itu harus diseleksi dengan baik.

"Kunjungan terhadap parlemen negara lain itu adalah bagian dari etika pergaulan internasional. Memang ada beberapa yang kita harus ke sana, tapi harus selektif. Barangkali untuk penghematan dana cara-cara seperti itu dapat kita lakukan," katanya.


(irw/irw)