DPR Harus Publikasikan Hasil Kunjungan ke Luar Negeri

Berlin - PPI Jerman meminta agar agenda kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri dan hasil-hasilnya dipublikasikan secara luas di media nasional dan tidak ditutup-tutupi.

Hal itu disampaikan PPI Jerman melalui siaran pers yang diterima detikcom hari ini, Sabtu (30/4/2011) waktu setempat.

PPI Jerman juga menghimbau agar jika kunjungan anggota DPR RI dan pejabat Indonesia keluar negeri seharusnya diagendakan forum dialog dengan pelajar dalam hal ini PPI di negara setempat.

Bagaimanapun juga PPI adalah bagian dari komponen pembangun bangsa Indonesia, yang juga akan memberikan kontribusi positif dan konstruktif di dalam setiap dialog dengan instansi negara.

Forum tersebut juga berguna sebagai sarana tukar informasi antara wakil rakyat, mahasiwa dan masyarakat Indonesia di luar negeri, yang akan membawa dampak positif bagi perkembangan Indonesia, karena Indonesia hanya akan bisa maju dan berkembang bila semua komponennya saling berkoordinasi agar bisa menjalankan perannya masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, PPI Jerman juga merekomendasikan kepada anggota DPR RI untuk mempublikasikan hasil kunjungan mereka ke luar negeri melalui media nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat mengetahui hasil dari kepergian perwakilannya yang dibiayai oleh negara.

Hal ini juga berguna untuk mempraktekkan transparansi dan mengurangi kritik tidak konstruktif dari masyarakat.

Siaran pers ini dikeluarkan PPI Jerman setelah terjadi dialog di KBRI Berlin pada 29/4/2011 dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, yang saat ini sedang mengadakan kunjungan ke Berlin.

Hadir dalam dialog 11 orang Baleg DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Dimyati Natakusumah, Ketua PPI Jerman La Ode Mutakhir Bolu, Sekjen PPI Jerman Hartono Sugih, Ketua Presidium PPI Berlin Danan Fossarus dan Koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi PPI Berlin Romy Hermawan. Sedangkan dari pihak KBRI Berlin hadir KUAI Ayodhia Kalake dan staf.

Mendesak Kemendiknas

Hal lainnya yang dibicarakan dalam dialog tersebut adalah mengenai program debt-swap antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman berupa pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang akan studi S3 di Jerman.

PPI Jerman mengkritisi bahwa program tersebut belum tersosialisasikan kepada mahasiwa di Jerman pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Untuk itu PPI Jerman memberi rekomendasi kepada anggota DPR RI untuk mendesak Kemendiknas agar segera mengkongkretkan program ini dan memberikan peluang beasiswa tersebut tidak hanya untuk program S3, tetapi juga untuk program S2 dengan status non-PNS, non-dosen dan mahasiswa yang sedang berdomisili di Jerman.

Usulan ini disampaikan oleh PPI Jerman berdasarkan pengamatan selama ini bahwa dengan sistem pendidikan di Jerman, tidak mudah bagi calon mahasiswa S3 untuk mendapatkan profesor pembimbing.

Selain itu, lulusan S2 sebenarnya lebih tepat untuk mengisi kekurangan tenaga ahli di bidang praktis untuk membangkitkan industri di Indonesia.


(es/es)