"KPK harus berani. Tidak peduli ada siapa di balik kasus itu wajib dihukum. Indonesia akan lebih baik tanpa koruptor," kata anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho di Jakarta, Sabtu (30/4/2011).
Peringatan Emerson bukan tanpa alasan. Dia menilai ada yang aneh dalam penggantian pengacara salah satu tersangka Mirdo Rosalina Manulang, yakni Kamarudin Simanjuntak. Meski sepenuhnya penggantian itu hak klien, tapi ditengarai karena ada tekanan dari pihak tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu bisa jadi indikasi awal adanya dugaan tekanan. Nah kita berharap KPK tidak gentar, apalagi kasus ini yang kita dengar merembet ke partai berkuasa," tambahnya.
Emerson menjelaskan, KPK tentu akan mendapat dukungan publik seandainya berani bersikap transparan dalam penanganan kasus. Misalnya, bisa dijelaskan siapa saja di balik para tersangka ini.
"Apakah mereka ini berdiri sendiri atau berkaitan dengan pihak-pihak lain. Bisa diurut dari bagaimana pertemuan yang berujung pada dugaan suap itu bisa terjadi, tentu ada nego-nego awal atau pertemuan penjajakan. KPK bisa mulai membeberkan dari sana," jelasnya.
Dia berharap, para politisi juga tidak ikut campur dalam penanganan kasus ini. Biarkan proses hukum berjalan sesuai bukti yang ada. "Kita ingin koruptor bersih dari negeri ini. Bukankah Presiden SBY sudah mengumumkan perang terhadap korupsi? Tentu kita mesti dukung upaya KPK menuntaskan kasus ini," tuturnya.
Pada pekan lalu, Sekretaris Kemenpora Wafid Muhamaram, Manajer Marketing PT Duta Graha Indah M El Idris, dan yang disebut sebagai perantara Mirdo Rosalina yang bekerja di Gedung Permai Tower, Jl Warung Buncit Raya 2.
KPK menemukan bukti adanya dugaan suap. Dari ruangan Wafid KPK menyita cek senilai Rp 3,2 miliar yang diduga sebagai suap terkait pelaksanaan proyek tender wisma atlet Sea Games di Palembang.
(ndr/aan)











































