Ormas Islam Minta Pemerintah Tindak Tegas NII KW9

Jakarta - Tekanan agar pemerintah berani mengambil tindakan pada kelompok NII KW9 terus bermunculan. Kali ini datang dari ormas Islam Majelis Dakwah Islamiyah Indonesia. Pemerintah diminta harus segera bertindak tegas pada pihak-pihak yang diduga bagian NII KW9.

"Pemerintah agar segera menindak tegas gerakan NII KW9," kata Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Deding Ishak dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (30/4/2011).

Deding yang juga Deputi Bidang Polhukam Fraksi Partai Golkar DPR ini juga menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto yang cenderung menganggap sepele persoalan NII KW9.

"Aspirasi sejumlah tokoh agama yang mendesak pemerintah untuk menindak tegas kelompok NII KW9 sudah seharusnya direspons secara positif. Jika dibiarkan terus berkembang, selain akan merongrong integritas NKRI juga akan memojokkan umat Islam di Indonesia," terangnya.

Deding yang juga anggota Komisi III DPR ini berharap pemerintah segera tanggap dengan merespon aspirasi masyarakat luas dan membenahi kemampuan intelijen dalam mendeteksi gerakan NII KW9.

"Ini merupakan persoalan penting yang harus segera ditangani," tuturnya.

Terkait NII KW9 ini, banyak pihak yang mengkaitkannya dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun di Indramayu. Ditengarai aktivitas NII KW9 ini digerakkan dari pesantren itu.

Namun kepada sejumlah wartawan, pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang dengan tegas menolak tudingan itu. Dia heran dirinya dikait-kaitkan dengan NII KW9.

"Yang namanya NII itu sudah tamat, sudah selesai, sejarah mencatat sejak tahun 1962 NII sudah tidak ada. Sama dengan PKI nasibnya," kata Panji saat ditemui beberapa wartawan di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4/2011).

(ndr/aan)