.webp)
Ketua Komisi IX DPR Ribka Ciptaning mengatakan pembahasan UU BPJS sudah ada titik cerahnya. Pemerintah hanya mempermasalahkan nama badan pengelola dan siapa yang menjadi regulator dari UU tersebut.
"Selama masa reses ini saya mendengar dari teman-teman pansus kalau sudah ada lobi dengan pemerintah yang bakal diteruskan. Persoalannya hanya di nama badan yang kami usulkan dengan nama Wali Amanah dan regulatornya," kata Ribka kepada detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Meski begitu, Ribka menambahkan kaum buruh juga harus tetap mendesak pemerintah untuk menyetujui UU itu. Rencananya, Ribka akan turun tangan dalam aksi yang akan dilakukan para buruh pada 1 Mei mendatang.
"Aku tetap akan berjuang di luar bersama buruh-buruh meski pemerintah sudah mau buka kembali pembahasannya. Toh pembahasannya setelah reses selesai," imbuh anggota fraksi PDIP ini.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengancam hanya akan memberi waktu hingga 9 Mei agar pemerintah bisa mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU BPJS. Bila tidak, politisi Golkar itu akan melaporkan semua menteri terkait UU BPJS ke Presiden SBY .
Pembahasan RUU BPJS molor karena belum terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR terkait sifat UU tersebut nantinya. DPR menghendaki RUU BPJS bersifat pengaturan, sedangkan pemerintah menginginkan UU cukup mengatur penetapan BPJS.
(feb/van)
