Prof. Sofjan: DPR Berhentilah Jadi Pengutil Konstitusional

Laporan dari Den Haag

Prof. Sofjan: DPR Berhentilah Jadi Pengutil Konstitusional

- detikNews
Jumat, 29 Apr 2011 23:32 WIB
Prof. Sofjan: DPR Berhentilah Jadi Pengutil Konstitusional
Den Haag - Studi banding DPR ke Australia dan Spanyol nyata-nyata bohong tapi masih tetap dicari pembenarannya. DPR berhentilah membohongi rakyat dan stop jadi pengutil uang pajak.

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom di Den Haag, Jumat (29/4/2011) waktu setempat.

Sofjan menilai tindakan para anggota DPR itu tidak lebih sebagai pengutil konstitusional, yang selalu merekayasa anggaran untuk mengambil uang rakyat demi kepentingan pribadi mereka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ahmad Zajuli wakil ketua salah satu komisi DPR dari fraksi PKS masih berani berbohong kepada rakyat bahwa studi banding ke Australia penting buat DPR," kritik Sofjan.

Manurut Sofjan, walaupun sudah jelas apa yang disampaikan Zajuli adalah bohong, tapi tetap juga dia mencari pembenaran. Mungkin di mata kader PKS ini, membohongi rakyat hanyalah sekedar dosa kecil.

"Jika kita masih ingin menegakkan supremasi hukum, maka baik secara norma hukum maupun logika hukum, para gerombolan DPR yang studi banding ke Australia dan Spanyol harus mengembalikan uang yang mereka pakai buat tamasya itu ke kas negara. Bukan karena gagal. tapi memang karena studi banding itu tidak pernah ada," tandas Sofjan.

Dikatakan, dari segi biaya Rp811 juta untuk biaya 21 orang ke Australia selama seminggu sungguh sangat tidak masuk di akal. Karena biaya tiket pp ke Australia tidak lebih dari Rp100 juta untuk 21 orang. Hotel dan makan 6 hari buat 21 orang biayanya Rp300 juta. Total semua sekitar Rp400 juta.

"Kemana sisanya? Buat uang representasi sekitar US$2000 dollar per orang. Ini jelas korupsi yang harus diusut oleh KPK.

Lanjut Sofjan, para anggota DPR itu sudah diberi tiket gratis, hotel gratis, makan gratis, masihkah minta uang jajan Rp20 juta per studi banding.

"Sungguh biadab dan rakus kelakuan gerombolan anggota DPR ini. Di mata rakyat mereka tidak lebih dari pengutil konstitusional," demikian Sofjan.


(es/es)


Berita Terkait