"Itu tidak makar, tapi tidak sesuai dengan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harap pemerintah menangani ini secara benar. Tidak boleh ada pemikiran seperti itu kalau mau tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Kredibilitas dan kesepakatan kita dalam bentuk negara ini terganggu," kata Kepala Departemen Politik dan Keamanan Partai Demokrat Cornel Simbolon di Bedah Buku "Presidensialisme Setengah Hati" di Jl Senen Raya 18, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2011).
Menurut Cornel, menggunakan pola pikir Islam itu boleh tetapi harus tetap di bawah payung NKRI karena hal itu sudah disepakati sejak awal terbentuknya negara ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai adanya perbedaan antara NII pimpinan Kartosuwiryo pada Orde Lama dan NII Komandemen Wilayah 9 pimpinan Abu Toto, Cornel beranggapan bahwa keduanya tidak dikenal dalam sistem kenegaraan RI.
"Ada NII Kartosuwiryo atau NII apa pun, kita nggak mengenal, itu urusan mereka. Yang penting kita tahunya NKRI,"tandasnya.
(van/van)











































