3 Kesalahan SBY Dalam Sistem Pemerintahan

Jakarta - Presiden SBY dianggap melakukan beberapa kesalahan dalam pemerintahan, seperti dalam hal pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi di DPR. Hal ini diungkapkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra.

"Yang pertama, Presiden terlalu takut sehingga mengambil banyak partai politik. Itu soliditas koalisi yang sulit diharapkan karena setiap partai memiliki kepentingannya masing-masing," kata Saldi di Bedah Buku "Presidensialisme Setengah Hati" di Jl Senen Raya 18, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2011).

Sementara kesalahan yang kedua menurut Saldi adalah SBY tidak mau menawarkan konsep berdiri dalam satu fraksi. Kalau hal ini dilakukan oleh SBY, maka partai-partai peserta koalisi dari awal harus menentukan sikap.

"Mana mungkin soliditas dibangun apabila setiap anggota punya fraksi dan sikap masing-masing? Namanya koalisi seharusnya mic-nya satu, satu suara," katanya.

Kesalahan ketiga adalah tidak merevisi beberapa peraturan yang merusak hak prerogatif Presiden, seperti aturan soal fit and proper test untuk Calon Kepala Polri, Panglima TNI dan Gubernur Bank Indonesia.

"Hal itu tidak ada di dalam konstitusi. Kalau Presiden merasa terganggu dengan itu, seharusnya minta direvisi. Orang sekarang menyalahkan UUD. Itu bukan problem konstitusi. Itu problem undang-undang yang 50% ada di tangan Presiden," katanya.

Saldi juga menambahkan tidak perlu takut terjadi instabilitas pemerintahan, karena itu memang sudah sifat pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial seperti di Indonesia. Kalau terlalu stabil, maka akan terbentuk pemerintahan yang otoriter.

(van/ndr)