Elit PD Nilai DPR Batasi Gerak Presiden

Jakarta - Walaupun Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, namun peran parlemen dianggap lebih besar sehingga membatasi gerak dari Presiden. Hal ini menyebabkan Presiden sulit mengerjakan tugasnya dengan benar.

"Jadi dalam pemerintahan kita menggunakan sistem presidensial tapi kalau kita lihat pelaksanaannya, parlemen tidak memberikan kesempatan bagi Presiden untuk menjalankan tugasnya dengan benar," kata Kepala Departemen Politik dan Keamanan Partai Demokrat, Cornel Simbolon, di Bedah Buku "Presidensialisme Setengah Hati" di Jl Senen Raya 18, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2011).

Menurut Cornel, Presiden harus lebih bebas dalam menjalankan kekuasaannya. Yang terjadi selama ini adalah Presiden lebih banyak 'beradu' dengan DPR daripada menjalankan program.

"Harus diberikan kekuasaan kepada Presiden untuk menjalankan kewenangannya. Program untuk membangun masyarakat jadi terlupa karena terlalu fokus ke masalah-masalah yang tidak perlu," katanya.

Menurutnya, adalah hal yang wajar apabila setiap partai memiliki kepentingan. Walaupun demikian, sistem yang telah ada sekarang harus tetap berjalan dan diperbaiki.

"Sistem yang ada sekarang sudah berjalan, kita harus perbaiki dan bicarakan dengan partai-partai lain. Saya kira wajar kalau setiap partai punya kepentingan, tapi ini bagaimana caranya kita buat ini menjadi kepentingan bersama," katanya.

Cornel mengatakan bahwa Partai Demokrat ingin meninggalkan sistem yang baik dengan memperbaiki kekurangan seperti memperbaiki undang-undang yang dianggap membatasi gerak Presiden agar Presiden dapat bekerja lebih maksimal.

"Partai Demokrat berkeinginan untuk meninggalkan sistem yang baik. Beberapa kekurangan yang kita dapat sekarang seperti adanya UU yang menghambat kekuasaan presiden itu harus diperbaiki," kata Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.

(van/van)