Basmi NII KW 9, Pemerintah Dorong UU Intelijen Digolkan

Jakarta - Pemerintah menangkis tudingan tidak waspada mengatasi gerakan NII KW 9. Mereka berdalih, kesulitan mereka selama ini karena tidak ada pasal pidana yang bisa menjerat gerakan NII KW 9. Karena itu mereka berpendapat RUU Intelijen harus didorong untuk digolkan.

"Kita selalu mengikuti perkembangan. Tapi pihak yang mengikuti perkembangan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menjerat dengan pasal pidana. Makanya kita doorong UU Intelijen. Sehingga semua aktivitas itu bisa diantisipasi," ujar Deputi VIII Bidang Komunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam Sagom Tamboen.

Sagom mengatakan itu di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2011).

Menurut Sagom, intelijen saat ini tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak ada tindakan melawan hukum terhadap NII KW 9. Dengan UU Intelijen minimal punya kewenangan untuk menangkap.

"Dengan tidak adanya kewenangan ini sulit mengantisipasi," kata dia.

Namun dia meminta jangan dikaitkan antara isu NII KW 9 dengan RUU Intelijen yang hingga saat ini belum juga disahkan. "Itu penilaian beberapa pihak mengenai terbitnya UU Intelijen. Tidak baik mengkait-kaitkan," tutur Sagom.

"Tidak khawatir nanti intelijen kebablasan seperti Internal Security Act seperti di Malaysia?" tanya wartawan.

"Tentu bukan itu mau kita. Tapi bagaimana intelijen bisa melakukan tugasnya," tutupnya.

Saat ini RUU Intelijen masih terus dibahas oleh Komisi I DPR. Pembahasan alot soal wewenang intelijen untuk menangkap orang.

(nik/nrl)