Sikap Pemerintah Soal NII Dinilai Mendua

Jakarta - Sikap pemerintah terhadap permasalahan Negara Islam Indonesia (NII) dianggap mendua. Di satu sisi, pemerintah menganggapnya sebagai ancaman. Namun di sisi lain, pemerintah dianggap memanfaatkannya.

"Ada sikap yang mendua, dalam arti hal ini dianggap ancaman, tapi negara juga menggunakan isu ini sebagai isu politik untuk mendiskreditkan umat Islam. Kami dari ormas Islam menjadi merasa tersinggung dan sakit hati," kata Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di sela-sela acara Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah di Jl Menteng Raya, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Menurut Din, negara menggunakan isu tersebut untuk mencegah pergerakan politisi Islam di dunia politik. Padahal mayoritas tokoh Islam sudah jelas sikapnya dalam mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dulu negara menggunakan isu Islam militan untuk memukul umat Islam, contohnya Komando Jihad. Isu ini sengaja dibuat untuk mendiskreditkan umat Islam agar tidak muncul di politik. Padahal mayoritas umat Islam sikapnya sudah jelas untuk mendukung NKRI," katanya.

Din berpendapat, pemerintah harus mengerahkan badan yang dimilikinya untuk menanggulangi permasalahan ini karena apabila hanya ditangani oleh ormas Islam, cakupannya masih terbatas.

"Ini kasus sudah ada, pemerintah harus introspeksi bahwa ada tugas negara yang tidak dijalankan dengan baik. Di Kementerian Agama ada Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas untuk membimbing umat. Kalau ormas itu ada keterbatasan, Muhammadiyah hanya bisa membimbing umat Muhammadiyah. Maka pemerintah harus lebih maksimal," katanya.

(mok/mok)