.webp)
"Indonesia menegaskan nilai-nilai dasar demokrasi harus tumbuh dari dalam masyarakat," ujar anggota Komisi I DPR, Nurhayati Ali Assegaf, dalam perbincangan dengan detikcom awal pekan ini.
Menurutnya, hal itu disampaikan dia dalam Sidang Majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-124 yang berlangsung pada 15-20 April 2011 lalu di Panama.
"Demokrasi tidak bisa didikte ataupun diintervensi oleh pihak luar," imbuhnya.
Dituturkannya, dalam IPU tersebut, lebih dari 200 parlemen dari berbagai negara menyepakati usulan Indonesia terkait topik darurat (emergency item) soal demokrasi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahkan usulan tersebut menjadi resolusi dalam sidang.
"Dalam emergency item, kita usung demokrasi dan terkait woman empowerment. Itu mendapat dukungan dari beberapa negara maju, seperti negara-negara Eropa dan Kanada. Karena memiliki topik yang sama dengn Iran dan New Zealand, akhirnya kita merger," tutur Nurhayati.
Emergency item yang diusung Indonesia ini harus berhadapan dengan Pakistan yang mengangkat tsunami Jepang. Usulan ini mendapat dukungan dari Afrika dan Timur Tengah.
"Kita lakukan lobi, dan akhirnya disepakati usulan Pakistan itu disampaikan dalam presidential statement dan tidak perlu emergency item. Di drafting commitee, Indonesia terpilih secara aklamasi," jelas dia.
Resolusi usulan Indonesia yang kemudian dikolaborasikan dengan usulan dari New Zealand dan Iran tersebut bernama Strengthening Democratic Reform in Emerging Democracies including North Africa and the Middle East. Resolusi itu menegaskan beberapa poin antara lain mengenai pentingnya seluruh negara di dunia menghormati hak menentukan nasib politik rakyat dan penghormatan kaidah hukum internasional, serta menegaskan pentingnya peran perempuan dalam demokrasi.
IPU adalah organisasi inter-parlemen yang berdiri sejak 1889. Sesi sidang majelis berikutnya yakni Sidang Majelis ke-125 akan digelar di Bern, Swiss, pada Oktober 2011.
(vit/fay)
