MUI Sudah Laporkan NII KW 9 ke Mabes Polri, Tapi Tak Ada Kelanjutan

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mencurigai adanya entitas NII di kepemimpinan Ponpes Al Zaytun. Kecurigaan tersebut telah dilaporkan kepada Mabes Polri sejak 2002 silam, tetapi hingga kini belum jelas tindak lanjutnya.

"Soal NII itu sudah kami laporkan ke Mabes Polri, tapi tidak ada kelanjutannya," ujar Ketua MUI, Amidhan, dalam diskusi bertajuk 'Radikalisme Berkedok Agama, Ancaman Bagi NKRI' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

Kecurigaan tersebut berdasar hasil penelitian MUI ke Ponpes Al Zaytun pada 2002 silam. Sistem pendidikan yang diterapkan dinilai sama sekali tidak bermasalah, tetapi temuan MUI mengenai entitas NII memunculkan kegelisahan.

Terlebih salah satu materi pelajarannya cenderung kepada radikalisme. Setiap orang yang bukan bagian NII digolongkan sebagai umat yang kafir dan maka dari itu harta benda mereka sah untuk dikumpulkan bagi kepentingan NII.

Lalu mengapa MUI tidak mengeluarkan fatwa yang menyatakannya haram? "MUI tidak bisa berikan fatwa haram sebab NII gerakan bawah tanah. Tidak ada bukti tertulis soal keberadaanya sehingga tidak bisa kami fatwakan haram," jawab Amidhan.

Berdasar dalil tersebut, maka yang bisa menindak entitas NII di lingkup kepemimpinan Ponpes Al Zaytun adalah kepolisian. Sebab tindak kriminal berupa penculikan dan pencucian otak memang terjadi.

"Soal kriminalitasnya, tidak usah ditanyakan lagi," sambung Amidhan.

Lebih lanjut dia menyatakan keyakinannya, gerakan NII tidak ada kaitan dengan unsur dari luar negeri. "Gerakan ini murni dari dalam negeri," tegasnya.

(lh/fay)