DetikNews
Kamis 28 April 2011, 15:38 WIB

Kunjungan Diprotes, DPR Temui Pelajar Indonesia di Australia

- detikNews
Jakarta - Pelajar Indonesia di Australia memprotes kunjungan kerja Komisi VIII DPR yang dilakukan di tengah reses parlemen negeri Kanguru itu. Anggota DPR pun menemui pelajar Indonesia di Australia untuk memberikan penjelasan.

\\\"Rabu 27 April pukul 19.00 - 22.30 waktu setempat pertemuan dengan Konjen RI di Sydney Gery Yusuf beserta PPIA dan masyarakat Indonesia di Sydney dan sekitarnya. Kami menjelaskan pentingnya studi banding bagi DPR,\\\" ujar Wakil Ketua komisi VIII DPR, Ahmad Zainuddin, dalam siaran pers kepada wartawan, Kamis (28\/4\/2011).

Rombongan Komisi VIII DPR mendarat di Sydney pada Rabu (27\/4) pukul 10.30 waktu setempat.

Berikut adalah agenda kunjungan hari pertama anggota Komisi VIII DPR ke Australia:

Begitu tiba di Sydney, tim langsung bertolak ke sebuah acara di distrik Auburn di Sydney bagian barat. Di sana, anggota Komisi VIII DPR bertemu dengan sejumlah anggota perlemen Australia yang sedang melakukan kunjungan dapil.

Pukul 12.00 - 15.00 waktu setempat
Tim mengadakan pertemuan dengan anggota parlemen negara bagian New South Wales, Tony Issa dan pejabat pemerintah setempat, Barbara. Pertemuan ini membahas kebijakan pemerintah New South Wales (NSW) dalam menangani unlucky-Autralian dan indigenous (fakir miskin). Di negara bagian ini ada lembaga di bawah departemen FaHCSIA (Kemensos) yang disebut Centerlink yang menjadi muara semua program dan kebijakan yang digulirkan oleh berbagai departemen sehingga efektif dalam penanganan fakir miskin.

Pukul 15.30 - 18.00 waktu setempat
Tim mengadakan pertemuan dengan Australian Federation of Islamic councils (AFIC).  AFIC merupakan federasi orang muslim se-Australia yang jumlah penduduk muslimnya sekitar 1 juta orang. Saat ini presiden federasinya adalah Mr Iqbal. Pertemuan diadakan di Malik Fahd Islamic School yang menjadi salah satu sekolah unggulan di Australia (Top Ten di NSW). Pertemuan membahas kebijakan pemerintah terhadap agama minoritas juga pendanaan kegiatan muslim. Selain itu, mereka membentuk 35 lembaga pemeriksa halal yang memiliki otoritas dalam sertifikasi halal.





(van/nik)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed