DPRD DKI Desak Jajaran Pemprov Redam Kegiatan NII KW 9

Jakarta - Aksi kelompok radikal Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII KW) 9 semakin meresahkan keamanan masyarakat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut serta meredam keberadaan kelompok ini.

"Ada dua aspek yang kita imbau untuk meredam kegiatan mereka ini," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, saat dihubungi, Kamis (28/4/2011).

Dua aspek yang dimaksud Triwisaksana yaitu, aspek penyadaran melalui badan-badan dakwah yang ada di lingkungan dan tentunya aspek penyadaran oleh orang tua. Sebab, kebanyakan sasaran kelompok ini adalah remaja yang notabene masih labil dalam menentukan pilihannya.

"Kebanyakan yang jadi korban ini kan anak-anak yang dalam usia rentan dari pengaruh-pengaruh ya. Maka itu kita minta, Pemprov, MUI atau lembaga dakwah serta orang tua gencar memberikan pemahaman dan penyadaran secara keislaman yang sesungguhnya. Tujuannya agar mereka tidak mudah tertarik pada hal-hal yang berujung pada ajaran radikalisme," katanya.

Orang tua juga diharapkan tidak lengah memantau kegiatan putra-putri mereka. "Kemana pun anak pergi dan kapan dia pulang harus menjadi hal penting yang diperhatikan," tambah pria yang akrab disapa Sani ini.

Selain itu, Sani juga berharap aparat kepolisian bisa bertindak cepat ketika mendapatkan laporan tentang kegiatan menyimpang yang mengatasnamakan agama. Pasalnya, eksistensi mereka bukan tidak mungkin karena minimnya penegakan hukum.

"Pemerintah juga aware lah," katanya.

Sani sendiri pernah mendengar kegiatan itu semasa remaja. Sepengetahuannya, NII memang gerakan radikan dengan landasan keilmuan yang dangkal.

"NII itu gerakan radikal yang sangat mencita-citakan negara Islam yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tuntutan utama mereka juga bukan ideologi tapi masalah sosial kemiskinan dan fenomenan sosial lainnya. Dengan NII ini mereka berpikir bisa memunculkan semangat perubahan untuk mendirikan negara yang mensejahaterakan umatnya," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Lebih lanjut Sani menambahkan, PKS sebagai salah satu partai Islam siap membantu pemerintah jika memang dibutuhkan untuk memberikan pemahaman Islam yang moderat. "Kalau pemerintah membutuhkan bantuan kita sadarkan masyarakat kita. Dengan senang hati kita bantu, karena selama ini memang Islam yang kita sampaikan adalah Islam moderat," tandasnya.

(lia/nwk)