Eks Menteri NII Dukung Menteri Agama Usut Tuntas NII KW 9

Jakarta - Banyak kasus orang hilang dan penipuan berkedok doktrin agama yang marak akhir-akhir ini diduga berkaitan dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII KW) 9. Mantan menteri NII KW 9 Imam Supriyanto mendukung Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus NII KW 9 ini.

"Sebetulnya yang diimbau Menteri Agama betul. Saya dengar tadi di radio, Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten memonitor kampus-kampus memberikan penerangan, statement Menag (NII KW 9) harus diusut tuntas," jelas ujar Imam Supriyanto, Menteri Peningkatan Produksi NII KW 9 tahun 1997-2003, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (28/4/2011).

Imam menegaskan tak ada beking intelijen di belakang NII KW 9 ini seperti yang dituturkan beberapa orang. "Bukan ada beking, siapa yang mau membekingi, nanti ketahuan juga lama-lama," kata dia.

Bagaimana dengan peran intelijen yang memiliki misi agar negara Islam tidak bisa berdiri di Indonesia sehingga NII diperlakukan bak virus yang dibuat vaksin?

"Ya memang kan kalau ingin menentukan negara yang tidak republik ada referendum, bikin kesepakatan seperti dulu Soekarno yang akan menentukan negara ini berdasarkan apa, karena ada yang bukan Islam, jadi berdasarkan Pancasila. Bukan dengan cara underground atau apa, sekarang sudah era terbuka," jelas Imam.

"Apakah keinginan kita didukung bangsa dan umat, ya kalau you punya kemampuan intelektual cukup, argumennya benar, ya masyarakat yang menilai, bukan dengan cara-cara underground," tegasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menyangkal NII KW 9 merupakaan binaan intelijen atau militer. Meski demikian, dia mengimbau agar masyarakat selalu waspada.

Ma'had Al Zaytun memiliki ponpes megah di Indramayu, Jabar. Lembaga pendidikan yang sering dijenguk pejabat negara, termasuk petinggi intelijen ini, menamakan diri Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

Pada Pilpres 2004, pasangan Wiranto-Gus Solah menang telak dengan suara mencurigakan di ponpes ini sehingga dilakukan coblosan ulang. Panglima TNI kala itu sempat marah besar karena terjadi mobilisasi kendaraan-kendaraan TNI untuk mengangkut pencoblos ke ponpes itu.

Sementara itu, Kementerian Agama pada Jumat 29 April akan mengundang para rektor guna membahas langkah antisipasi NII KW 9 yang meresahkan. Mahasiswa korban gerakan ini rata-rata mengalami penurunan akademis yang mencolok dan berani melawan orangtua.

(nwk/nrl)