"Ini bisa dilihat sebagai kebutuhan branding. Di dalam UU Parpol ada batasan periode kampanye dan itu tidak cukup bagi parpol baru yang ingin membangun nama," ujar Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politica, kepada detikcom, Selasa (26/4/2011).
Sebaliknya, tidak ada batasan tempat dan waktu bagi sebuah ormas untuk melakukan berbagai aksi di masyarakat yang pada gilirannya akan mengukuhkan citra Nasdem. Terlebih program restorasi nasional yang Nasdem selenggarakan selama ini memang difokuskan ke masyarakat tingkat terbawah yang sesungguhnya sekaligus membangun jaringan infrastruktur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ingat bahwa saat ini masyarakat juga sudah punya afiliasi ke partai tertentu, mereka lebih kritis. Belum lagi bila berhadapan dengan masyarakat yang apatis terhadap politik, lebih berat meraih simpati," sambung Yunarto.
Tapi bukan berarti strategi 'numpang tenar' melalui ormas Nasdem melulu menguntungkan Partai Nasdem. Tidak adanya pengakuan tegas dari para tokoh Nasdem menjadikan Partai Nasdem kesulitan memposisikan dirinya untuk mencari simpatisan dan calon pemilih rasional.
Terlebih SDM politisi terkemuka yang bergabung di ormas Nasdem, tidak serta merta menjadi pengurus Partai Nasdem. "Penegasan sebagai parpol harus didukung dengan tokoh politisi yang kuat. Sekarang yang terjadi seolah Partai Nasdem didegradasikan lebih kecil dari ormas Nasdem," papar Toto.
Namun bila memang Partai Nasdem bukan sekadar alat menjajaki tanggapan publik, terbuka peluang setahun menjelang Pemilu 2014 para politisi simpatisan Nasdem yang masih bergabung di parpol lain akan melakukan eksodus. Mereka tentu membawa basis pendukungnya di daerah pemilihan masing-masing yang dibina dengan memanfaatkan kapasitas dan fasilitas di parpol yang mereka ikuti saat ini.
"Kita akan melihat nanti bagaimana partai mengerahkan semua pasukannya, sebab pemilu saat ini adalah pertarungan elektoral," imbuh Toto.
(lh/vta)











































