Komisi VIII DPR: Kunjungan ke Australia Bukan Wisata

Jakarta - Komisi VIII DPR mengunjungi parlemen Australia yang tengah reses (libur sidang). Namun komisi VIII DPR menegaskan kunjungan ini bukan digunakan untuk berwisata ke negeri Kanguru.

"Kita sepekan di Australia. Ini kunjungan sesuai dengan tupoksi kita, bukan kunjungan wisata," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari FPKS, Ahmad Zainuddin, kepada detikcom, Selasa (26/4/2011).

Rombongan Komisi VIII DPR saat ini bersiap terbang dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Rombongan akan berada di Australia hingga awal Mei 2011.

Pernyataan ini disampaikan Zainuddin menanggapi protes keras mahasiswa Indonesia di Australia terkait rencana kunjungan Komisi VIII DPR. Wajar saja diprotes karena saat ini parlemen Australia tengah reses Paskah.

Namun Zainuddin membenarkan beberapa anggota Komisi VIII DPR membawa keluarganya dalam rombongan. Menurutnya, anggota keluarga yang dibawa dibiayai oleh masing-masing anggota DPR.

"Itu uang pribadi semua karena beberapa anggota sudah sepuh (tua) sehingga harus dibantu keluarganya. Memang dalam kunjungan dalam negeri pun membawa keluarga," terangnya.

Ia berharap mahasiswa Indonesia di Australia memahami niat kunjungan DPR ini. DPR hendak studi banding terkait penanganan fakir miskin di tanah air.

"Kita sudah dijadwalkan pertemuan dengan anggota parlemen dan pemerintah Australia. Ini menyangkut fokus utama kita masalah fakir miskin juga masalah perlindungan perempuan," jelasnya.

Niat Komisi VIII DPR studi banding tentang fakir miskin ke Australia pada 27 April-2 Mei sempat diprotes pelajar Indonesia di Australia. Pemilihan waktu dinilai tidak tepat karena parlemen Australia masih reses terkait libur paskah.
 
"Karena masa kunjungan Komisi VIII DPR bertepatan dengan masa reses paskah Parlemen Australia dan parlemen negara bagian New South Wales dan Victoria, maka tidak heran bila tidak ada jadwal pertemuan dengan perumus dan pengambil kebijakan," kata Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Australia M Subhan Zein dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (25/4/2011) kemarin.

Apalagi, lanjut Subhan, dalam jadwal kunjungan kerja yang diterima, tidak ada agenda kerja di Australia yang menunjukkan Komisi VIII DPR melihat langsung penanganan warga miskin.

"Bahkan informasi dari sumber kami, rombongan Komisi VIII DPR akan melibatkan 20 orang dan ada beberapa yang membawa istri dan anaknya," ujar Subhan.

(van/gun)